Skip to content

Resume Seminar Akuntansi Pemerintah

February 16, 2012

ASET

  1. A.      DEFINISI ASSET
  • Sumber daya ekonomi yang dimiliki / dikuasai pemerintah.
  • Dapat diukur oleh satuan uang
  • Termasuk sumber daya non keuangan, yang diperlukan sebagai penyediaan jasa untuk masyarakat umum
  • Dan Sumber daya terkait dengan sejarah dan budaya
  1. KLASIFIKASI ASSET
    1. Aset lancar : jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
    2. Aset non lancar : jika aset tersebut TIDAK diharapkan untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Jenis aset lancar adalah sebagai berikut :

  1. Kas dan setara kas
  2. Investasi jangka pendek
  3. Piutang
  4. Persediaan

Aset non lancar diklasifikasikan sebagai berikut :

  1. Investasi jangka panjang
  2. Aset tetap
  3. Dana cadangan
  4. Aset lainnya

Termasuk didalamnya aset tak berwukud dan aset kerja sama (kemitraan)

  1. C.       PENGAKUAN ASSET (RECOGNITION)

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

  1. PENGUKURAN ASET adalah sebagai berikut (MEASUREMENT):
    1. ASET LANCAR
      1. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
      2. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
      3. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
      4. Persediaan dicatat sebesar:

1)     Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

2)     Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

3)     Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

  1. ASET NON LANCAR
    1. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
    2. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
  2. E.       JENIS-JENIS ASET
  3. Kas dan setara kas

Uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Sedangkan pengertian setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

Pengakuan kas mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu diklasifikasikan berdasarkan :

  1. Aktivitas operasi: penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.
  2. Aktivitas investasi: penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
  3. Aktivitas pendanaan: penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan tang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang
  4. Aktivitas transitoris: Aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi.

 

  1. Persediaan  adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
  2. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

  1. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
  2. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
  3. Berisiko rendah.

Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:

  1. Surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
  2. Surat berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah; atau
  3. Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

  1. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);
  2. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

 

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya:

  1. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan
  2. sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

  1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
  2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

  1. Metode biaya;
  2. Metode ekuitas;
  3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;

 

 

ASET TETAP

 

  1. A.      DEFINISI ASET TETAP

Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

 

Aset tetap (menurut PP 24 tahun 2005 dan PP 71 tahun 2010) adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

 

Aset tetap menurut IPSAS 17 aset berwujud yang:

  1. Apakah yang dimiliki oleh suatu entitas untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada orang lain, atau untuk administrasi tujuan,
  2. Apakah diharapkan dapat digunakan selama lebih dari satu periode pelaporan.

 

Perbedaan Aset Tetap di PP 71 2010 (Akrual) dan PP 24 2005 (CTA)

Perolehan suatu aset tetap yang memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional. (Par 48, PP 71/2010)

Perolehan suatu aset tetap yang memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan pemerintah dan belanja modal dalam jumlah yang sama dalam LRA. (par 49, PP 24/2005)

 

  1. A.      KLASIFIKASI ASET TETAP

 

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan standar yang mengatur tentang aset tetap;

  1. Tanah yang dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
  2. Gedung dan bangunan dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
  3. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
  4. Jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
  5. Aset tetap lainnya
  6. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
  7. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
    1. B.       AKUNTANSI PEROLEHAN ASET TETAP

Pengakuan

Berdasarkan klasifikasi aset tetap, suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu :

  1. Mempunyai wujud
  2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan
  3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
  4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
  5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Pemerintah mengakui suatu aset tetap apabila aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya, dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Oleh karena itu apabila belum terdapat bukti bahwa suatu aset dimiliki atau dikuasai oleh suatu entitas maka aset tetap tersebut belum dapat dicantumkan pada neraca.

Pengukuran

Aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah harus dinilai atau diukur untuk dapat dilaporkan dalam neraca.

Pengukuran aset tetap dapat menggunakan dua cara, yaitu :

  1. biaya perolehan, dan
  2. nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.

Sedangkan untuk aset tetap yang tidak diketahui biaya perolehannya disajikan dengan nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap dengan kondisi yang sejenis di pasaran pada saat penilaian.

Komponen dari biaya perolehan sesuai dengan IPSAS adalah seluruh biaya yang dikeluarkan (directly attribute cost) entitas untuk memperoleh aset tetap tersebut sampai siap untuk digunakan. Komponen biaya yang termasuk directly attribute cost tersebut adalah :

  1. biaya persiapan tempat (cost of site preparation)
  2. biaya instalasi (installation cost)
  3. biaya pengiriman dan penyimpanan awal (initial delivery and handling cost)
  4. biaya profesional seperti fee untuk konsultan (professional fees)
  5. biaya provisi lainnya

Sedangkan yang tidak termasuk komponen biaya aset tetap adalah :

  1. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke dalam kondisi kerjanya.
  2. Biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke dalam kondisi kerjanya.

 

  1. C.       AKUNTANSI PEMELIHARAAN ASET TETAP

Adalah belanja yang dialokasikan untuk menjaga aset tetap agar aset tersebut senantiasa dalam kondisi siap digunakan sesuai dengan estimasi umur ekonomisnya. Dalam akuntansi, anggaran untuk pemeliharaan dihitung berdasarkan lamanya waktu atau periode pemakaian aset tetap, seperti hal nya dalam penghitungan depresiasi aset tetap. Belanja pemeliharan terjadi pada semua satuan unit kerja pemerintah. Belanja ini bersifat rutin dan terjadi berulang-ulang (recurrent), oleh karena itu tidak tergantung pada tupoksi satuan kerja, akan tetapi pada jumlah aset tetap yang dimiliki.

Beberapa bentuk dari belanja pemeliharaan ini adalah :

  1. Pemeliharaan tanah
  2. Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor
  3. Pemeliharaan rumah dinas
  4. Pemeliharaan kendaraan dinas
  5. Perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan dan mesin
  6. Pemeliharaan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan

 

  1. D.      AKUNTANSI PENYUSUTAN ASSET TETAP

Adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu asset tetap yang dapat disusutkan (depreciable asset) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Untuk menerapkan penyusutan, prasyarat yang perlu dipenuhi adalah:

  1. Identitas aset yang kapasitasya menurun

Aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya dengan aset tetap yang tidak dapat menurun kapsitas dan mafaatnya

  1. Nilai yang dapat disusutkan
  2. Standar Akuntansi Pemerintahan menganut nilai historis, sehingga kecuali karena kondisi yang tidak memungkinkan diperoleh nilai historis, nilai aset tetap yang diakui secara umum adalah nilai perolehannya.
  3. Masa manfaat dan kapasitas aset tetap
  4. Terhadap aset tetap yang indikasi potensi manfaatnya dikaitkan dengan panjang masa manfaat, perhitungan penyusutan membutuhkan ketetapan perkiraan mengenai masa manfaatnya.

 

  1. E.       METODE PENYUSUTAN ASET TETAP

Dalam PSAP 07 disebutkan 3 metode yang dapat digunakan untuk penyusutan aset tetap yaitu:

  1. 1.       Metode garis lurus.

Berdasarkan metode garis lurus penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama masa manfaatnya. Rumusan perhitungannya

 

Penyusutan per periode

=

Nilai yang dapat disusutkan

masa manfaat

  1. 2.     Metode saldo menurun berganda

Berdasarkan metode saldo menurun berganda, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai selama masa manfaatnya dengan besaran persentase yang dipakai dua kali dari persentase yang dipakai dalam metode garis lurus

 

Penyusutan per periode   =  (nilai yang dapat disusutkan – akumulasi penyusutan periode sebelum) x Tarif penyusutan*

*Tarif penyusutan dihitung  dengan rumus

1

x

100%  x  2

masa manfaat

  1. 3.     Metode unit produksi

Dengan metode unit produksi penyusutan dihitung berdasarkan perkiraan output (kapasitas produksi yang dihasilkan) aset tetap yang bersangkutan. Tarif penyusutan dihitung dengan membandingkan antara nilai yang dapat disusutkan dan perkiraan/estimasi output dalam kapasitas normal.

Penyusutan per periode  =  Produksi periode berjalan  X  Tarif penyusutan*

 

*Tarif penyusutan dihitung dengan : Nilai yang dapat disusutkan

Perkiraan total output

 

  1. H.      PROSEDUR PENYUSUTAN

Dalam menyusutkan aset tetap ada beberapa langkah yang perlu dilakukan :

  1. Identifikasi aset tetap yang dapat disusutkan
  2. Pengelompokan Aset
  3. Penetapan nilai aset tetap yang wajar
  4. Penetapan nilai aset yang dapat disusutkan
  5. Penetapan metode penyusutan
  6. Perhitungan dan pencatatan penyusutan
  7. Penyajian penyusutan
  8. Pengungkapan dalam di dalam Catatan atas Laporan Keuangan
  9. I.        HAL-HAL KHUSUS YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUTAN ASET TETAP
  10. Penyusutan Pertama Kali

Perhitungan penyusutan aset tersebut untuk pertama kalinya dapat dikelomokkan menjadi tiga, yaitu

  1. Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan
  2. Aset  yang  diperoleh  setelah  penyusunan  neraca  awal hingga satu tahun sebelum  dimulainya penerapan penyusutan
  3. Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal
  4. Pemanfaatan aset yang sudah seluruh nilainya disusutkan
  5. Penghapusbukuan aset tetap
  6. Penjualan aset tetap yang telah seluruhnya disusutkan
  7. Tukar menukar aset tetap
  8. Perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat
  9. Penyusutan aset secara berkelompok
  10. Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun
  11. Perubahan estimasi dan konsekuensinya

 

  1. J.        PENGHENTIAN DAN PELEPASAN

Bila aset tetap sudah rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi maka aset tetap tersebut akan dihapuskan dari pembukuan. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Proses penghapusan seringkali memerlukan waktu yang lama, maka sementara menunggu surat keputusan penghapusan terbit aset yang rusak atau tidak dapat digunakan lagi dipindahkan dari kelompok aset tetap menjadi akun Aset Lain-lain dalam kelompok aset lainnya di neraca dan diungkapkan dalam CALK.

 

 

LIABILITIES

PENGERTIAN KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman. Pinjaman tersebut dapat berasal dari masyarakat, lembaga keuangan,  pemerintah lain, atau lembaga internasional

Kewajiban kontinjensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Selain itu kewajiban kontijensi adalah kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena:

  1. Tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) bahwa suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
  2. Jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal

KLASIFIKASI KEWAJIBAN

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

  1. 1.         Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan  dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

  1. 2.         Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan. Jika pada akhir periode akuntansi, pemerintah mempunyai utang jangka panjang, maka pemerintah harus melakukan reklasifikasi kewajiban tersebut ke kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

PENGAKUAN KEWAJIBAN

Kewajiban pemerintah diakui jika besar kemungkinan pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan kewajiban tersebut dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat  timbul dari:

  1. Transaksi pertukaran (exchange transactions);
  2. Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), dimana pemerintah belum melaksanakan kewajibannya sampai akhir periode akuntansi;
  3. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events); dan
  4. Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).

D.     PENGUKURAN KEWAJIBAN

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

  1. 1.         Utang kepada Pihak Ketiga (Account Payable)

Terhadap barang/jasa yang telah diterima pemerintah dan belum dibayar, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah mengakui kewajiban tersebut sebagai utang di neraca. Apabila dalam jumlah kewajiban terdapat utang yang disebabkan adanya transaksi antar unit pemerintahan, penyajiannya  harus dipisahkan dari kewajiban kepada unit nonpemerintahan.

 

  1. 2.         Utang Bunga (Accrued Interest)

Utang bunga pinjaman pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga pinjaman pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban jangka pendek.

  1. 3.         Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan untuk PFK yang belum disetorkan kepada yang berhak harus disajikan sebagai utang di neraca  sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

  1. 4.         Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Contohnya  Pinjaman obligasi yang jatuh tempo tahun yang akan datang sebesar Rp 2 Milyar disajikan sebesar nilai nominal.

  1. 5.         Kewajiban Lancar Lainnya (Other Current Liabilities)

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori utang jangka pendek di atas. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

  1. 6.         Utang Pemerintah Yang Tidak Diperjualbelikan Dan Yang Diperjualbelikan

Penilaian utang pemerintah disesuaikan dengan karakteristik utang tersebut yang dapat berbentuk: Utang Pemerintah yang tidak diperjualbelikan (Non-traded Debt) dan Utang Pemerintah yang  diperjualbelikan (Traded Debt)

  1. Utang Pemerintah Yang Tidak Diperjualbelikan (Non-Traded Debt)
  2. Utang Pemerintah Yang Diperjualbelikan (Traded Debt)
  3. 7.         Perubahan Valuta Asing

Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs spot (spot rate).

 

  1. 8.         Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo

Untuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.

  1. 9.         Tunggakan

Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (aging schedule) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

 

 

  1. 10.     Restrukturisasi Utang

Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.

  1. 11.     Penghapusan Utang

Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.

BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UTANG PEMERINTAH

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

  1. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang.
  2. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman.
  3. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, commitment fee, dan sebagainya.
  4. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

 

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

  1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman.
  2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya.
  3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku.
  4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.
  5. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:

(1).         Pengurangan pinjaman;

(2).         Modifikasi persyaratan utang;

(3).         Pengurangan tingkat bunga pinjaman;

(4).         Pengunduran jatuh tempo pinjaman;

(5).         Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan

(6).         Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.

  1. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
  2. Biaya pinjaman, meliputi:

(1).         Perlakuan biaya pinjaman;

(2).         Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan

(3).         Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

PERBANDINGAN SAP CASH TOWARD ACCRUAL DAN SAP ACCRUAL

Antara SAP Cash Toward Accrual (sesuai PP 24 Tahun 2005) dengan SAP Accrual (Sesuai PP 71 Tahun 2010) pada dasarnya tidak terdapat banyak perbedaan, jika dilihat pada komponen neraca sesuai PP 71 Tahun 2010 terdapat tambahan akun yaitu :

  1. 1.       Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang diterima oleh satuan kerja/pemerintah dan sudah disetor ke Rekening Kas Umum Negara, namun wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari satuan kerja/pemerintah, atau pendapatan pajak/bukan pajak yang telah disetor oleh wajib pajak/bayar ke Rekening Kas Umum Negara yang berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau penelitian oleh pihak yang berwenang terdapat lebih bayar pajak/bukan pajak. Pada neraca, pendapatan diterima di muka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek. Dalam penyajian informasi pendapatan secara akrual, realisasi pendapatan secara kas tahun berjalan harus disesuaikan yaitu dengan cara:

  1. Mengurangkan pendapatan diterima di muka pada tahun berjalan; dan/atau
  2. Menambahkan pendapatan diterima di muka pada tahun lalu yang barang/jasa/pelayanannya dilaksanakan pada tahun berjalan.
  3. 2.       Belanja yang Masih Harus Dibayar

Suatu transaksi dengan pertukaran (exchange transactions) timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dari pengertian di atas, Belanja yang Masih Harus Dibayar dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

  1.   Kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima kementerian negara/lembaga, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan atas hak tersebut kepada pegawai dan/atau pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa. Termasuk dalam hal ini adalah kewajiban kepada pegawai dan barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya.
  2.   Kewajiban yang timbul akibat perjanjian/komitmen yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan yang ada, seperti Belanja Subsidi, Belanja Bantuan Sosial, dan Transfer ke Daerah, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan realisasi atas perjanjian komitmen tersebut kepada pihak ketiga. Dalam hal ini mengatur kewajiban satu arah dari pemerintah tanpa ada hak atas barang/jasa yang diterima.

Pada neraca, belanja yang masih harus dibayar disajikan sebagai kewajiban jangka pendek. Dalam penyajian informasi belanja secara akrual, belanja secara kas tahun berjalan harus disesuaikan yaitu dengan cara:

  1.  menambahkan belanja yang masih harus dibayar yang terutang pada tahun berjalan; dan/atau
  2.  mengurangkan belanja yang masih harus dibayar pada tahun lalu yang telah dibayarkan pada tahun berjalan.
  3. 3.       Premium/Diskonto Obligasi

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk utang dalam negeri obligasi adalah sebesar nilai nominal, yaitu jumlah yang akan dibayar pemerintah pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Apabila sekuritas utang pemerintah dijual di bawah nilai pari (dengan diskon), maupun di atas nilai pari (dengan premium), maka nilai pokok utang obligasi adalah sebesar nilai nominal dari obligasi.  Diskonto atau premium disajikan pada neraca awal sejumlah nilai yang belum diamortisasi sampai dengan tanggal disusunnya neraca.

Mengapa pemerintah harus melakukan disclose akan kontingensinya.

Kebanyakan pemerintah akan beresiko akan loss kontingensi. Sebagai contoh, pemerintah mungkin menggunakan jaminan pinjaman sebagai alat yang signifikan untuk memberikan bantuan finansial; mereka mungkin terekspos akan settlement dibawah klaim legal; atau mereka dapat menawarkan program tipe asuransi untuk menutupi kerugian yang muncul akibat kesalahan bank atau gagal panen (setidaknya pada tingkat tertentu). Intinya, kontingensi kontingensi ini tidak berbeda dengan kontingensi yang dihadapi oleh perusahaan swasta.

Dalam menilai kondisi finansial pemerintah, penting untuk mengerti risiko dan eksposure pemerintah terhadap loss. Minimal, pemerintah harus mengungkapkan eksposure akan loss yang berkaitan dengan kontingensi. Untuk lebih mengerti risiko dan eksposure akan loss, sangat berguna untuk pengguna laporan untuk mengungkapkan eksposure penuh akan loss dan beberapa indikasi akan kemungkinan atau kemungkinan besar loss. Pengungkapan tersebut dapat berupa catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan kontingensi signifikan pemerintah, dan/atau pada suatu daftar.

Standar IASC untuk Komitmen.

IASC tidak secara formal menjelaskan suatu komitmen. Namun IAS 5 Information to be Disclosed in Financial Statement mengharuskan perusahaan bisnis untuk mengungkapkan jumlah yang dikomitmenkan untuk capital expenditure di masa mendatang.

IAS 17, Accounting for Leases, adalah suatu contoh standar yang meluas tentang syarat umum pengungkapan pada IAS 5, yang menyatakan perlunya pengungkapan akan komitmen untuk pembayaran lease minimum atas lease finansial dan lease operasi yang tidak dapat dibatalkan, dengan jangka waktu lebih dari satu tahun, dalam bentuk lembar ringkasan, yuang menunjukkan jumlah dan periode dimana pembayaran akan jatuh tempo.

Pengungkapan komitmen juga dibahas oleh standar IAS untuk bank (untuk berbagai jenis komitmen) dan join venture (pengungkapan bagian dari capital commitment)

Mengapa pemerintah harus mengungkapan komitmennya.

Informasi tentang komitmen pemerintah merupakan informasi bagi pengguna karena memberikan penilaian akan sumber daya pemerintah yang telah dikomitmenkan untuk mencapai kewajiban tertentu di masa mendatang. Informasi tersebut berguna dalam memahami dan menilai kebutuhan penerimaan pemerintah dimasa mendatang, yang kemudian batasan yang telah ada akan sesuai dengan aktifitas pemerintah dimasa maendatang. Maka, pengungkapan informasi tentang komitmen sama pentingnya dengan melaporkan seluruh liabilitas, dan juga provisi untuk kemungkinan loss yang terkait dengan kontingensi, dan pengungkapan risiko pemerintah dan eksposure terhadap loss dari semua kontingensi.

 

 

EXPENSE VS EXPENDITURE

Beban (expense) – IASC:

Penurunan manfaat ekonomis selama periode akuntansi dalam bentuk:

  • aliran keluar
  • pengurangan aset
  • terjadinya kewajiban

yang menyebabkan penurunan ekuitas, selain yang berhubungan dengan distribusi ke pengambil bagian ekuitas.

Permasalahan penerapan definisi expense dalam sektor publik:

Definisi yang dikembangkan oleh IASC tidak efektif untuk entitas sektor publik yang:

  •   Tidak menerapkan full accrual
  •   Menerapkan model pelaporan yang tidak  menyajikan laporan akuntansi yang berartikulasi

Konsep Beban & Belanja

  • Transaksi yang menimbulkan “beban”, dan “beban” itu sendiri, mempunyai berbagai bentuk  perlakuan
  • Dalam basis akuntansi akrual modifikasi, mereka disebut belanja (expenditure) yang mengacu kepada pembayaran kas, atau harga barang dan jasa yang telah diterima
  • Pada basis akuntansi full accrual terminologi tersebut akan beralih ke beban (expense).
  • Beberapa pemerintah yang telah menerapkan akuntansi full accrual, sebagian besar masih menggunakan basis kas atau akrual modifikasi.

Konsep menurut 4 Basis Akuntansi

Basis Kas

Kas Modifikasi

Akrual Modifikasi

Full Akrual

Pelaporan pengeluaran terkait dengan arus kas selama suatu periode.

Misalnya:

  • pembelian aset,
  • pembayaran utang atau
  • pembayaran jasa yang telah diterima.

 

Pengeluaran yang dibebankan dalam suatu periode pelaporan ditambah dengan arus kas keluar pada specific period setelah tanggal pelaporan

 

Belanja à biaya yang timbul selama suatu periode terkait dengan pembelian barang dan jasa, baik sudah dibayar maupun belum, termasuk transfer kepada penerima manfaat yang berhak sesuai dengan kebijakan pemerintah.

 

Pengakuan belanja tidak terkait dengan waktu pengeluaran kas.

 

 

 

Fokus pada pengukuran dan pelaporan harga barang dan jasa yang telah dikonsumsi selama periode pelaporan (akuntansi beban)

 

Depresiasi diakui sebagai beban tetapi tidak termasuk belanja.

 

Beban juga meliputi kerugian yang terjadi tanpa adanya suatu transaksi, misalnya karena adanya perubahan nilai tukar mata uang asing.

 

Lebih Jelasnya:

KAS KAS MODIFIKASI AKRUAL MODIFIKASI AKRUAL PENUH
Pengeluaran kas

(cash disbursement)

Pengeluaran yang dibuat sampai X hari setelah tanggal pelaporan

(cash disburs + specific period)

Belanja

(expenditure)

Beban

(expense)

 

Permasalahan dalam penyajian “expense” dalam Laporan Operasional (LO):

  • Beban yg dikeluarkan pemerintah tdk dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan, sehingga tdk sesuai dg konsep “macthing cost againts revenue”
  • Seharusnya “expense” merupakan porsi total pengeluaran yg harus diatribusikan dlm perolehan barang/jasa
  • Kesulitan dalam penetapan beban penyusutan untuk aset2 infrastruktur, terutama dlm hal penetapan:

-          Masa manfaat

-          Estimasi nilai sisa

-          Nilai wajar

  • Jika bebab penyusutan dilaporkan dlm LO, akan memperlihatkan kinerja yg buruk dari instansi ybs, karena sebelumnya telah melaporkan biaya2 pemeliharaan.  Jadi seolah-olah terjadi pemborosan.

Contoh perbedaan konsep “expense” & “expenditure” dalam proses akuntansinya:

Transaksi à Pembelian aset dengan Utang

Perlakuan Akuntansinya:

Cash Toward Accrual

Akrual Modifikasian

Full Accrual

Pembelian

Dana yg harus disediakan  xxx

Utang                                   xxx

 

Korolari

Aset           xxx

Diinvestasikan pd aset   xxx

 

Penyusutan aset

-

Pembelian

Expenditure       xxx

Utang                 xxx

 

Korolari

Aset           xxx

Diinvestasikan pd aset   xxx

 

Penyusutan aset

Diinvestasikan pd aset   xxx

Akumulasi peny.           xxx

Pembelian

Aset          xxx

Utang          xxx

 

Penyusutan aset

Expense                xxx

Akumulasi peny.       xxx

 

 

 

 

BLU

SAPP

terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga

  • Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronis dalam pengambilan data, pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas  seluruh entitas Pemerintah Pusat

 

 

Tujuan SAPP

  1. Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya
  2. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat
  3. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan Pemerintah Pusat secara keseluruhan;
  4. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien.

Ciri-ciri Pokok SAPP

  1. Basis Akuntansi

Cash toward Accrual. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

  1. Sistem Pembukuan Berpasangan

Sistem Pembukuan Berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntasi yaitu: Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana. Setiap transaksi dibukukan dengan mendebet sebuah perkiraan dan mengkredit perkiraan yang terkait.

  1. Dana Tunggal

Kegiatan akuntansi yang mengacu kepada UU-APBN sebagai landasan operasional. Dana tunggal ini merupakan tempat dimana Pendapatan dan Belanja Pemerintah dipertanggungjawabkan sebagai kesatuan tunggal.

  1. Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi baik di kantor pusat instansi maupun di daerah.

  1. Bagan Akun Standar

SAPP menggunakan akun standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi.

  1. Standar akuntansi Pemerintahan (SAP)

SAPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam melakukan pengakuan, penilaian, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi keuangan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, akuntansi, dan pelaporan keuangan.

SA-BUN dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perbendaharan terdiri dari :

  1. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) yang terdiri dari:
    1. Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) yang menghasilkan LAK, Neraca KUN dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas dan Laporan Perubahan Posisi Kas;
    2. Sistem Akuntansi Umum (SAU) yang menghasilkan LRA dan Neraca SAU;
    3. Sistem Akuntansi Utang Permerintah dan Hibah (SA-UPH)
    4. Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP)
    5. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP)
    6. Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD)
    7. Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (SA- BSBL)
    8. Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK)
    9. Akuntansi Badan Lainnya

SA-BUN menghasilkan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Dalam pelaksanaan SABUN, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara membentuk Unit  Akuntansi Bendahara Umum Negara  (UABUN) yang terdiri dari:

  1. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara–Akuntansi Pusat-  dilaksanakan oleh :
  2. KPPN sebagai Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKBUN) Daerah.
  3. DPKN sebagai-Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKBUN) Pusat .
  4. Kanwil sebagai Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKKBUN).
  5. DAPK sebagai Unit Akuntansi Pembantu BUN.
    1. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara–Penerusan Pinjaman dilaksanakan oleh- Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat jenderal Perimbangan Keuangan;
    2. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara–Investasi Pemerintah  dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ;
    3. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara –Utang/Hibah  dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (UAPBUN-DJPU);
    4. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara-BAPP dan PNBP Khusus dilaksanakan oleh  Direktorat Jenderal Anggaran (UAPBUN-DJA);
    5. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara -Transfer ke Daerah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (UAPBUN-DJPK);
    6. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara-Transaksi Lainnya;
    7. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara-Badan Lainnya dilaksanakan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (UAPBUN- BL).

Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

Salah satu subsistem dari Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, SAI adalah serangkaian prosedur manual, maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Ketua Lembaga Teknis yang melakukan pemrosesan data transaksi keuangan baik arus uang maupun barang untuk menghasilkan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Terdiri atas Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara/SIMAK-BMN (sebelumnya bernama SABMN)

SAK digunakan untuk memproses transaksi anggaran dan realisasinya, sehingga menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran

SIMAK-BMN memproses transaksi perolehan, perubahan dan penghapusan barang milik negara untuk mendukung SAK dalam rangka menghasilkan laporan neraca. Di samping itu, SIMAK-BMN juga menghasilkan berbagai laporan, buku-buku, serta kartu-kartu yang memberikan informasi manajerial pengelolaan BMN.

1)       Sistem Akuntansi Keuangan

Sistem Akuntansi Keuangan merupakan bagian dari SAI yang digunakan untuk memproses transaksi anggaran dan realisasinya, sehingga menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan SAK Kementerian Negara/Lembaga membentuk dan menunjuk unit akuntansi di dalam organisasinya yang terdiri dari:

  1. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SA-UAKPA).
  2. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (SA-UAPPA-W).
  3. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (SA-UAPPA-E1).
  4. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (SA-UAPA).

Pelaporan

Laporan Keuangan yang dihasilkan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran oleh unit-unit akuntansi, baik sebagai entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang dihasilkan unit akuntansi instansi tersebut terdiri dari:

  1. Laporan Realisasi Anggaran, menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
  2. Neraca, menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu.
  3. Catatan atas Laporan Keuangan, yang meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

2)  Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

Barang Milik Negara meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah meliputi:

  1. Barang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya.
  2. 2.       Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dan perjanjian/kontrak.
  3. 3.       Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang.
  4. 4.       Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap.

Barang Milik Negara meliputi unsur-unsur:

  1. Aset Lancar.

Dalam pengertian BMN, aset lancar yang dimaksud adalah persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

  1. Aset Tetap.

Aset tetap yang dimaksud dalam pengertian BMN adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

  1. Aset Lainnya.

Yang dimaksud aset lainnya pada BMN adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, sehingga tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

  1. Aset Bersejarah.

Yang dimaksud aset bersejarah dalam pengertian BMN adalah aset tetap yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah.

SIMAK-BMN bertujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan pelaporan manajerial. SIMAK-BMN menghasilkan informasi sebagai dasar penyusunan Neraca Kementerian Negara/Lembaga dan informasi-informasi untuk perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Prinsip SIMAK-BMN :

  1. Ketaatan, yaitu SIMAK-BMN diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akuntansi bertentangan dengan peraturan perundangan maka yang diikuti adalah peraturan perundangan.
  2. Konsistensi, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  3. Komparabilitas, yaitu SIMAK-BMN menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan.
  4. Materialitas, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga semua informasi yang dapat mempengaruhi keputusan diungkapkan.
  5. Objektif, yaitu SIMAK-BMN dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
  6. Kelengkapan, yaitu SIMAK-BMN mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi.

Perolehan BMN :

  • Pembelian, adalah terjadinya transaksi pertukaran dengan penyerahan sejumlah uang untuk memperoleh sejumlah barang.
  • Transfer Masuk, merupakan perolehan BMN dari hasil transfer masuk dari unit lain dalam lingkup Pemerintah Pusat tanpa menyerahkan sejumlah sumber daya ekonomi.
  • Hibah, yaitu perolehan BMN dari luar pemerintah pusat tanpa menyerahkan sejumlah sumber daya ekonomi.
  • Rampasan, yaitu transaksi perolehan BMN dari hasil rampasan berdasarkan keputusan pengadilan.
  • Penyelesaian pembangunan, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil penyelesaian pembangunan berupa gedung/bangunan dan BMN lainnya yang telah diserahterimakan dengan Berita Acara Serah Terima.
  • Pembatalan Penghapusan, yaitu pencatatan BMN dari hasil pembatalan penghapusan yang sebelumnya telah dihapuskan dari pembukuan.
  • Reklasifikasi Masuk, yaitu transaksi BMN yang sebelumnya telah dicatat dengan klasifikasi BMN yang lain.
  • Pelaksanaan dari Perjanjian/Kontrak, merupakan barang yang diperoleh dari pelaksanaan kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, tukar menukar, dan perjanjian kontrak lainnya.

Perubahan BMN :

  • Pengurangan, yaitu transaksi pengurangan kuantitas/nilai BMN yang menggunakan satuan luas atau satuan lain yang pengurangannya tidak menyebabkan keseluruhan BMN hilang.
  • Pengembangan, merupakan transaksi pengembangan BMN yang dikapitalisir yang mengakibatkan pemindahbukuan dari Daftar BMN Ekstrakomptabel ke Daftar BMN Intrakomptabel atau perubahan nilai/satuan BMN dalam BI Intrakomptabel.
  • Perubahan kondisi, yaitu pencatatan perubahan kondisi BMN.
  • Koreksi perubahan nilai/kuantitas, yaitu koreksi pencatatan atas nilai/kuantitas BMN yang telah dicatat dan telah dilaporkan sebelumnya.

Penghapusan BMN :

  • Penghapusan, yaitu transaksi untuk menghapus BMN dari pembukuan berdasarkan suatu surat keputusan penghapusan oleh instansi yang berwenang.
  • Transfer Keluar, merupakan penyerahan BMN dari hasil transfer keluar dari unit lain dalam lingkup pemerintah pusat tanpa menerima sejumlah sumber daya ekonomi.
  • Hibah (keluar), yaitu penyerahan BMN karena pelaksanaan hibah, atau yang sejenis ke luar pemerintah pusat tanpa menerima sumber daya ekonomi.
  • Reklasifikasi  keluar, yaitu transaksi BMN ke dalam klasifikasi BMN yang lain. Transaksi ini berkaitan dengan transaksi reklasifikasi masuk.
  • Koreksi pencatatan, merupakan transaksi untuk mengubah catatan BMN yang telah dilaporkan sebelumnya.

Pada SIMAK BMN, barang dapat diklasifikasi ke dalam golongan, bidang, kelompok, sub kelompok. Apabila terdapat BMN yang belum terdaftar pada ketentuan tersebut, maka digunakan klasifikasi dan kode barang yang mendekati jenis dan atau fungsinya.

 

BLU

  • Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
  • Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum yang bersangkutan.
  • Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan. Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan.
  • Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
  • Pendapatan dan hibah dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja Badan Layanan Umum yang bersangkutan.

Untuk mencapai tujuannya, BLU diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan khususnya pelaksanaan anggaran yang mencakup pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan barang/jasa. Pendapatan yang diterima oleh BLU dapat digunakan langsung untuk mendanai kegiatan BLU yang bersangkutan

Sistem Akuntansi BLU terdiri dari:

  1. Sistem Akuntansi Keuangan, adalah sistem akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan pokok dengan tujuan umum ( general purpose ) yang menghasilkan Laporan Keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi.
  2. Sistem Akuntansi Aset Tetap, yang menghasilkan laporan asset tetap untuk keperluan manajemen asset tetap.
  3. Sistem Akuntansi Biaya, yang menghasilkan informasi biaya satuan (unit) per unit layanan, pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi lain untuk kepentingan manajerial.

Di dalam sistem akuntansi keuangan BLU harus dirancang agar paling sedikit menyajikan :

  • Informasi tentang posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu
  • Informasi tentang kemampuan BLU untuk memperoleh sumber daya ekonomi berikut beban yang terjadi selama satu periode
  • Informasi mengenai sumber dan penggunaan dana selama satu periode
  • Informasi tentang pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu
  • Informasi tentang ketaatan pada peraturan perundang-undangan

Karakteristik yang ada dalam sistem akuntansi keuangan BLU antara lain:

  • Basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual
  • Sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan (double entry)
  • Sistem akuntansi BLU disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat

Sistem Akuntansi Aset Tetap BLU paling sedikit harus mampu menghasilkan:

  • Informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi asset tetap milik BLU
  • Informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi asset tetap bukan milik BLU namun berada dalam pengelolaan BLU
  • Dalam pelaksanaan sistem akuntansi asset tetap, BLU dapat menggunakan sistem akuntansi barang milik Negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

Sistem Akuntansi Biaya BLU paling sedikit mampu menghasilkan:

  • Informasi tentang harga pokok produksi
  • Informasi tentang biaya satuan (unit cost) per unit layanan
  • Informasi tentang analisis varian (perbedaan antara biaya standar dan biaya sesungguhnya)

Sistem Akuntansi Biaya menghasilkan informasi yang berguna dalam:

  • Perencanaan dan pengendalian operasional BLU
  • Pengambilan keputusan oleh pimpinan BLU
  • Perhitungan tarif layanan BLU

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya, BLU menyusun dan menyajikan:

  1. Laporan Keuangan, yang terdiri dari:
  • Laporan Realisasi Anggaran dan/atau Laporan Operasional;
  • Neraca;
  • Laporan Arus Kas
  • Catatan atas Laporan Keuangan
  • Laporan Keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh BLU dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Induk

Laporan Kinerja

  • BLU melakukan rekonsiliasi atas pendapatan dan belanja dengan KPPN setiap triwulan.
  • Laporan Keuangan disampaikan secara berjenjang kepada menteri/pimpinan lembaga serta kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan, semester, dan tahun.

Penyampaian Laporan Keuangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. laporan triwulanan paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir
  2. laporan semesteran paling lambat tanggal 10 setelah semester berakhir
  3. laporan tahunan paling lambat tanggal 20 setelah tahun berakhir.

Laporan Keuangan BLU untuk tujuan konsolidasi

  • Laporan Keuangan BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga.
  • Dalam rangka konsolidasi Laporan Keuangan BLU dengan Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga, BLU menyampaikan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP setiap semester dan tahun.
  • Laporan Keuangan terdiri dari LRA, neraca, dan catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan SAP dilampiri dengan Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAK/standar akuntansi industri spesifik.
  • Dalam hal sistem akuntansi keuangan BLU belum dapat menghasilkan laporan keuangan untuk tujuan konsolidasi dengan laporan keuangan kementerian/lembaga, BLU perlu melakukan konversi laporan keuangan BLU berdasarkan SAK ke dalam laporan keuangan berdasarkan SAP.
  • Proses konversinya mencakup pengertian, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan atas akun-akun neraca dan laporan aktivitas/operasi.

Menjembatani hal-hal yang telah disampaikan di atas dalam hal SAP masih mengacu pada PP No. 24 tahun 2005, berikut ini perubahan dalam PP No. 71 tahun 2010 terkait dengan BLU/BLUD:

  1. Apabila pada PP No. 24 tahun 2005 pada bagian definisi hanya Badan Layanan Umum, pada PP No. 71 tahun 2010 Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah
  2. Hal-hal yang sebelumnya tidak diatur dalam PP No. 24 tahun 2005 namun diatur dalam PP No. 71 tahun 2010 adalah sebagai berikut :
  • Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBN/APBD) BLU/BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya
  • Konsolidasi laporan keuangan BLU/BLUD pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahinya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLU/BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahinya
  1. Laporan keuangan konsolidasian disajikan oleh entitas pelaporan kecuali Laporan keuangan konsolidasian Arus Kas dan Laporan keuangan konsolidasian Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

 

 

OPINI AUDIT

 

Dasar Penetapan :

  1. 1.       Pasal 16 UU No.15 Tahun 2004 à ini yang pokok
  • Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah
  • Kecukupan pengungkapan (adequate disclosure)
  • Kepatuhan perundang-undangan
  • Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)
  1. 2.       Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan pada SPKN à sampingan saja ^^
  • Pertimbangan SPKN
  • Tingkat kesesuaian dan kecukupan pengungkapan dikaitkan dengan materialitas
  • Tanggapan entitas
  • Surat representasi

 

Proses Menentukan Opini

 

 

Penjelasan atas flowchart:

  1. Pembatasan lingkup
  1. Pembatasan oleh auditee.
  2. Pembatasan oleh keadaan (keterbatasan waktu, dana, dll).
  1. Materialitas

Tingkat materialitas diukur terhadap:

  1. Suatu akun tertentu tetapi tidak terhadap LK secara keseluruhan.
  2. Suatu akun dan terhadap LK secara keseluruhan.
  1. SPI yang memadai

Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara:

  1. Pengukuran kuantitas tertentu.
  2. Pengukuran kualitas yang memerlukan “judgement”.
  1. Kesesuaian dengan SAP

Tingkat kesesuaian terhadap SAP dilakukan dengan memahami laporan-laporan yang wajib disusun dan volunteer (pilihan).

  1. Kriteria yang menjadi pertimbangan dalam penentuan opini:
  1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
  2. Efektivitas pengendalian intern
  3. Kepatuhan terhadap ketentuan per-UU
  4. Pengungkapan yang memadai

 

Jenis Opini :

a)       Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion),menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi.

  • Unqualified opinion (Pendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian)diberikan dengan kondisi:
    • Keempat kriteria dalam penentuan opini dapat dipenuhi
    • Semua koreksi yg dapat mempengaruhi kewajaran penyajian LK sudah dilakukan oleh auditee
    • Dapat melakukan review atas auditor lain yang melaksanakan pemeriksaan atas LK entitas lain yang menjadi bagian LK yang kita periksa. Atau, tidak dapat mereview pekerjaan auditor lain tersebut, tetapi dapat meyakini bahwa bagian tersebut tidak material terhadap LK yang kita diperiksa
    • Unqualified opinion with modified wording (Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan)
      • Keempat kriteria kecuali pembatasan lingkup audit telah dipenuhi
      • Terdapat koreksi material yang tidak dilaksanakan oleh auditee
      • Tidak dapat mereview pekerjaan auditor lain yang melakukan pemeriksaan atas LK yang merupakan bagian dari LK yang kita periksa, akan tetapi jumlahnya material (bukan tidak material, dan bukan sangat material)

 

b)       Wajar dengan pengecualian (qualified opinion), menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi, kecuali dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Hal-hal yang dikecualikan dinyatakan dalam LHP yang memuat opini tersebut.Diberikan dalam kondisi :

  • Pembatasan lingkup audit atas beberapa akun yang cukup material (bukan tidak material dan bukan sangat material).
  • Tidak semua koreksi telah dilakukan oleh auditee.
  • Tidak dapat mereview pekerjaan auditor lain yang melakukan pemeriksaan atas LK yang merupakan bagian dari LK yang kita periksa, akan tetapi jumlahnya sangat material.

 

c)       Tidak Wajar (adverse opinion), menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar posisi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi.Diberikan dalam kondisi :

  • Terdapat 2 kriteria yang tidak dipenuhi, yaitu “kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan” dan “Konsistensi pelaksanaan SAP”
  • Terdapat koreksi yang sangat material yang tidak dilaksanakan oleh auditee

 

d)       Menolak Memberikan Pendapat atau Tidak Dapat Menyatakan Pendapat (disclaimer opinion)  menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat diyakini wajar atau tidak dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi. Ketidakyakinan tersebut dapat disebabkan oleh pembatasan lingkup pemeriksaan dan/atau terdapat keraguan atas kelangsungan hidup entitas (going concern). Alasan yang menyebabkan menolak atau tidak dapat menyatakan pendapat harus diungkapkan dalam LHP yang memuat opini tersebut.Diberikan dalam kondisi :

  • Keempat kriteria tersebut tidak dilaksanakan
  • Terdapat pembatasan lingkup audit atas akun-akun yg sangat material terhadap penyajian LK
  • Prosedur alternatif untuk meyakini kewajaran penyajian LK tidak dapat dilaksanakan
    • Tidak dapat mereview pekerjaan auditor lain yang melakukan pemeriksaan atas LK yang merupakan bagian dari LK yang kita periksa, akan tetapi jumlahnya sangat material

 

 

LKPP Pemerintah Indonesia

Pemeriksaan LKPP 2007à Disclaimer, penyebab :

  1. pembatasan lingkup pemeriksaan oleh Pemerintah
  2. Proses penyusunan LKPP belum sesuai dengan SPAP
  3. Belanja di luar mekanisme APBN
  4. Rekening pemerintah pada kementerian negara/lembaga
  5. Investasi permanen penyertaan modal negara
  6. Aset tetap
  7. Aset lain-lain kkks
  8. Utang jangka panjang luar negeri; dan
  9. Sisa anggaran lebih.

Pemeriksaan LKPP 2008àDisclaimer, penyebab :

  1. 1.       Adanya perbedaan catatan penerimaan pajak menurut sistem akuntansi instansi (SAI) dengan sistem akuntansi umum (SAU).
  2. 2.       Kesalahan dalam pembebanan penerimaan PBB Migas
  3. 3.       Ada perbedaan antara data Dirjen Perbendaharaan (DJPB) dan Dirjen Pengelolaan Utang (DJPU) atas penarikan pinjaman luar negeri (utang jangka panjang).
  4. 4.       Inventarisasi dan Pengelolaan Aset Tetap
  5. 5.       Inventarisasi Aset Lainnya khususnya Aset KKKS dan Aset PT.PPA eks. BPPN
  6. 6.       Selisih SAL Dengan Saldo Rekening-Rekening SAL

Pemeriksaan LKPP 2009à WDP, penyebab :

  1. Ketidak Sesuaian Antara Klasifikasi Anggaran Dan Realisasi Penggunaannya
  2. Inventarisasi dan Penilaian Aset Tetap
  3. Belum Mencatat Kewajiban Dana Pensiun

 

 

About these ads
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: