Skip to content

Resume Audit Komersial

February 16, 2012

BAGIAN I

PROFESI AUDIT

A. KEBUTUHAN AKAN JASA AUDIT DAN PELAYANAN VERIFIKASI (ASSURANCE SERVICE)

  1. Pelayanan assurance adalah pelayanan atau jasa professional independen yang dapat meningkatkan kualitas informasi bagi para pembuat keputusan. Jasa ii dapat disediakan oleh kantor akuntan publik atau para professional dari berbagai bidang lainnya.

 

  1. Kantor akuntan publik menyediakan jasa assurance dan non assurance
  2. Jasa assurance

1)      Jasa atestasi:

a)Audit

b)   Tinjauan/review. Kalau audit memberikan rasa kenadalan pada laopran keuang pada tingkat yang tinggi, maka jasa tinjauan ini hanya memberikan rasa keandalan pada tingkat menengah saja. Oleh karena itu, tidak perlu mengumpulkan bukti yang terlalu banyak untuk menentukan tingkat keandalan tersebut.

c)Jasa atestasi lainnya misalnya untuk memberikan rasa keandalan atas efektivitas pengendalian intern klien.

2)      Konsultasi manajemen tertentu

3)      Jasa assurance lainnya

  1. Jasa non assurance

1)      Konsultansi manajemen lainnya

2)      Akuntansi dan pembukuan

3)      Jasa perpajakan

 

3.   Jasa auditing untuk mengurangi risiko informasi antara dua pihak yang berkepentingan. Risiko informasi mencerminkan kemungkinan bahwa informasi yang diperoleh dalam kaitannya dengan pembuatan keputusan merupakan informasi yang tidak akurat. Pada umumnya, risiko ini  disebabkan:

  1. Hubungan yang tidak dekat antara penerima dan pemberi informasi .
  2. Sikap memihak dan motif lain dari penyedia informasi.
  3. Jumlah data yang sangat besar
  4. Transaksi pertukaran yang kompleks

Untuk menanggulangi risiko informasi tersebut ada tiga cara yang dapat dilaksanakan :

  1. Pengguna informasi menguji informasi yang diperolehnya.
  2. Pemakai menanggung risiko informasi bersama-sama dengan manajemen
  3. Dilakukan audit atas Laporan Keuangan .

 

4.   Auditing  adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria – kriteria yang dimaksud yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen .

      Akuntansi berfungsi menyajikan informasi kuantitatif untuk pengambilan keputusan. Sementara dalam auditing, aturan-aturan akuntansi menjadi kriteria untuk membandingkan kesesuaian informasi. Dengan demikian, akuntansi dan auditing berbeda dalam esensinya.

 

5.   Jenis Audit

  1. Audit Atas Laporan Keuangan/Financial Audit adalah audit yang bertujuan untuk menentukan kesesuaian informasi terukur yang akan diverifikasi dengan kriteria tertentu sepeti GAAP atau Standar Akuntansi yang berlaku umum (PSAK).
  2. Audit Operasional adalah penelaahan bagian dari prosedur atau metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektifitasnya .Hasilnya berupa rekomendasi perbaikan operasi.
  3. Audit Ketaatan adalah audit atas ketaatan auditee terhadap prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan baik aturan yang ditetapkan perusahaan maupun aturan yang ditetapkan oleh atau dengan pihak luar seperti pemerintah , bank , kreditor atau pihak lainnya. Audit atas laporan keuangan pada hakekatnya adalah audit ketaatan terhadap prinsip-prinsip akuntansu yang berlaku umum.

 

6.   Jenis Auditor

  1. Kantor Akuntan Publik Terdaftar, yaitu auditor yang  mempunyai tanggung jawab atas laporan keuangan historis yang dipubilkasikan dari semua perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa saham, mayoritas perusahaan besar lainnya, serta banyak perusahaan berskala kecil dan organisasi non komersil. Untuk dapat bekerja sebagai akuntan publik terdaftar di Indonesia paling tidak harus dipenuhi persyaratan berikut :
    1. 1.  Persyaratan pendidikan yaitu sarjana ekonomi jurusan akuntansi dari universitas negeri yang telah mendapat persetujuan dari panitia ahli persamaan ijasah akuntan
    2. 2.  Ujian Negara Akuntansi ( UNA ) untuk sarjana akuntansi swasta/ negeri yang belum diakui
    3. 3.  Ujian Sertifikasi Akuntan Publik  (USAP)
    4. 4.  Persyaratan Pengalaman ,yaitu seorang akuntan terdaftar harus memiliki pengalaman kerja  pada kantor akuntan publik atau BPKP paling sedikit 3 tahun .
  1. Auditor Pemerintah, yaitu auditor yang mempunyai tanggung jawab mengevaluasi efisiensi, efektifitas, dan keekonomisan dari program/proyek pemerintah. Di Indonesia ada beberapa lembaga yaitu BPKP, BEPEKA, serta Itjen pada departemen-departemen pemerintah .
  2. Auditor Pajak, yaitu auditor yang bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan atas tercapainya penerimaan negara dari sektor perpajakan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan perpajakan. Di Amerika ada Internal Revenue Service ( IRS ), sementara di Indonesia dilaksanakan oleh KPP dan Karikpa  sebagai tenaga teknis pemeriksaan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ).
  3. Auditor Intern, yaitu auditor yang bekerja di suatu perusahaan untuk melaksanakan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan. Sebagai contoh di BUMN-BUMN di Indonesia ada unit SPI yang menangani hal tersebut.

 

B. PROFESI AKUNTAN PUBLIK

  1. Aktivitas Kantor Akuntan Publik
    1. Jasa Atestasi, di mana KAP mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan kesimpulan atas keandalan pernyataan tertulis yang telah dibuat dan ditanggungjawabi pihak lain.Terdapat tiga jenis atestasi yaitu : audit laporan keuangan historis , penelaahan laporan keuangan historis dan jasa atestasi lainnya .
    2. Jasa Perpajakan berupa SPT PPh, PBB, PPN , perencanaan perpajakan dan jasa perpajakan lainnya.
    3. Konsultasi Manajemen yaitu dalam peningkatan kefektifan pengelolaan bisnis.
    4. Jasa Akuntansi dan Pembukuan .

 

  1. Struktur dan hirarki Kantor Akuntan Publik.
    1. Struktur KAP

Dapat berbentuk perusahaan perorangan, persekutuan umum, perseroan terbatas umum, perseroan terbatas professional, perusahaan dengan kewajiban terbatas, perseketuan dengan kewajiban terbatas.

  1. Hirarki KAP . Mencakup para rekanan, manajer, supervisor, senior, serta para asisten/auditor pemula.

 

 

  1. AICPA.  AICPA atau di Indonesia IAI mempunyai tiga fungsi utama yaitu :
    1. Penetapan Standar dan Aturan, beberapa area utama di mana AICPA memiliki wewenang untuk menyusun standar dan aturan yaitu ; Standar Audit , Standar Kompilasi dan Penelaahan Laporan Keuangan , Standar Atestasi Lainnya, Standar konsultasi, dan Kode Etik Profesional
    2. Penelitian dan Publikasi. Kegiatan ini menghasilkan jurnal -jurnal seperti jurnal berkala , jurnal akuntansi dan lain-lain
    3. Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Akuntan Publik/USAP
    4. Penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan bagi akuntan public agar tetap mampu mengikuti perkembangan zaman.
  2. Standar Profesional Akuntan Publik
    1. Standar Umum
      1. 1.   Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
      2. 2.   Dalam semua hal yang berhubungsn dengan penugasan, independensi dalam sikap  mental harus dipertahankan oleh auditor.
      3. 3.   Dalam pelaksaan audit dan pelaporannya, auditor wajib menggunakan Kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama .
      4. Standar Pekerjaan Lapangan
        1. 1.   Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan ika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
        2. 2.    Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
        3. 3.   Bahan bukti kompeten yang memadai harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaa, konfirmasi, sebagai dasar yag memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan hasil audit.
        4. Standar Pelaporan:
          1. 1.   Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
          2. 2.   Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya prinsip akuntansi tidak  secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya.
          3. 3.   Pengungkapan informasi dalam laporan euangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
          4. 4.   Laporan audit harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau asersi bahwa pernyataan demikia tidak dapat diberikan.
  3. Pengendalian Kualitas/Quality Control

Pengendalian mutu kualitas terdiri dari metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa KAP telah memenuhi tanggug jawab profesionalnya kepada klien atau pihak tertentu lainnya. Komite Standar Pengendalian Kualitas yang dibentuk oleh AICPA mengidentifikasi ada 5 elemen pengendalian kualitas, antara lain:

  1. Indepensi, integritas, dan objektivitas
  2. Manajemen sumber daya manusia
  3. Penerimaan serta kelanggengan klien dan penugasannya
  4. Kinerja atas penugasan
  5. Pemantauan
    1. AICPA mendirikan dua kompartemen yaitu SEC Practice Section dan Private Companies Practice Section. Berikut adalah syarat-syarat untuk menjadi SEC Practice Section.
    2. Ketaatan pada standar pengendalian mutu .
    3. Mandatory Peer Review
    4. Pendidikan lanjutan
    5. Rotasi partner
    6. Penelaahan oleh partner lain
    7. Larangan pemberian atas jasa tertentu
    8. Pelaporan ketidaksepakatan
    9. Pelaporan jasa konsultasi manajemen.

C. LAPORAN AUDIT

1.   Unsur-unsur laporan audit bentuk baku:

  1. Judul laporan. Contoh: Laporan Auditor Independen
  2. Alamat laporan audit
  3. Paragraf pendahuluan

1)      Membuat suatu pernyataan sederhana bahwaKAP telah melakukan audit

2)      Menyatakan laporan keuangan yang telah diaudit termasuk tanggal neraca serta periode akuntansi dari laporan laba rugi dan laporan arus kas.

3)      Menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pelaksanaan audit..

  1. Paragraf scope.

1)      Paragraf ini berisi pernyataan factual tentang apa yang dilakukan auditor selama proses audit.

2)      Menyatakan bahwa auditor melaksanakan audit berdasarkan standar audit profesioanal akuntan pulik.

3)      Menyatakan bahwa audit dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

  1. Paragraf pendapat
  2. Nama KAP
  3. Tanggal laporan audit

 

2.   Laporan audit bentuk baku (laporan audit wajar tanpa syarat) diterbitkan bila kondisi-kondisi berikut ini terpenuhi

  1. Seluruh laporan keuangan yang meliputi neraca, laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas lengkap
  2. Semua aspek dari ketiga standar umum GAAS/SPAP telah dipatuhi dalam penugasan audit tersebut
  3. Bukti audit yang cukup memadai telah terkumpul, dan sang auditor telah melaksanakan penugasan audit ini dengan sedemikian rupa sehingga membuatnya mampu menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah terpenuhi.
  4. Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
  5. Tidak terdapat situasi yang membuat auditor merasa perlu untuk menambahkan sebuah paragraf penjelasan atau memodifikasi kalimat dalam laporan audit.

 

3.   Empat kategori laporan audit

  1. Wajar tanpa syarat: kelima kondisi yang dinyatakan dalam point 2 di atas terpenuhi.
  2. Wajar tanpa syarat dengan paragraph penjelasan atau dengan modifikasi kalimat: Suatu proses audit telah dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan serta laporan keuangan telah disajikan dengan wajar, tetapi auditor merasa perlu memberikan informasi tambahan
  3. Wajar dengan pengecualian: auditor menyimpulkan bahwa keseluruhan laporan keuangan memang telah disajikan dengan wajar, tetapi lingkup audit telah dibatasi secara material atau terjadi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum.
  4. Tidak wajar (adverse) atau menolak memberikan pendapat (disclaimer): Auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar (adverse), auditor tidak dapat memberikan opininya mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar (disclaimer). Pendapat disclaimer dapat disebabkan dua hal yaitu dibatasinya lingkup audit dan ketidakindependennya auditor.

 

4.   Penyebab-penyebab utama ditambahkannya suatu paragraph penjelasan atau modifikasi kalimat dalam laporan audit bentuk baku

  1. Tidak adanya konsistensi dalam penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum
  2. Ketidakpastian atas kelangsungan hidup perusahaan
  3. Auditor menyetujui terjadinya penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum
  4. Penekanan pada suatu masalah
  5. Laporan yang melibatkan auditor lainnya

 

5.   Contoh perubaha yang dapat mempengaruhi konsistensi palaporan dan memerlukan paragraph penjelasan

  1. Perubahan prinsip akuntansi, seperti perubahan FIFO ke LIFO
  2. Perubahan dalam entitas pelaporan, seperti penambahan suatu perusahaan baru dalam lapran keuangan gabungan
  3. Perbaikan kesalahan yang melibatkan prinsip akuntansi, yaitu dengan melakukan perubahan dari prinsip akuntansi yang tidak diterima umum pada prinsip akuntansi yang diterima secara umum, termasuk di dalamnya perbaikan atas akibat dari kesalahan penggunaan prinsip akuntansi.

 

6.   Faktor-faktor yang dapat menimbulkan ketidakpastian atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya

  1. Terjadinya kerugian operasional atau kekurangan modal kerja yang signifikan
  2. Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jatuh tempo
  3. Kehilangan pelanggan-pelanggan utama, terjadi bencana yang tidak dijamin oleh asuransi, atau masalah ketenagakerjaan yang tidak umum
  4. Pengadilan, perundang-undangan, atau hal-hal serupa yang dapat mengancam kemampuan operasional perusahaan

 

HUBUNGAN ANTARA MATERIALITAS DENGAN JENIS OPINI

Tingkat

Pengaruhnya terhadap Keputusan Yang Dibuat oleh Pengguna Laporan

Jenis Opini

Materialitas

 

Tidak Material Tidak mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna laporan Wajar tanpa syarat
Material Mempengaruhi keputusan pengguna laporan hanya jika informasi yang salah Wajar dengan
saji tersebut sangat penting bagi keputusan tertentu. Tetapi keseluruhan lapo- Pengecualian
ran keuangan disajikan secara wajar  
Sangat Material Sebagian besar atau seluruh keputusan yang dibuat oleh pengguna laporan Disclaimer/
sangat dipengaruhi oleh kesalahan penyajian tersebut Adverse

 

7.   Materialitas memberikan suatu pertimbangan penting dalam menentikan jenis laporan audit yang diterbitkan. Kesalahan penyajian laporan keuangan dianggap material jika kesalahan penyajian tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pengguna laporan keuangan.

 

8. Aspek material

  1. Perbandingan niali dollar pada suatu patokan tertentu
  2. Terukur
  3. Karakteristik item itu sendiri

 

 

 

 

 

D. ETIKA PROFESIONAL

1.   Etika secara garis besar didefinisikan sebagai perangkat prinsip atau nilai moral.

2.   Kebutuhan akan etika dalam masyarakat cukup penting karena pada dasarnya berhubungan dengan hukum.

3.   Dilema etika adalah situasi yang dihadapi seseorang dimana keputusan mengenai perilaku yang layak harus dibuat.

4.   Rasionalisasi perilaku tindakan tidak etis:

  1. Setiap orang melakukannya
  2. Jika merupakan hal yang sah menurut hukum, hal itu etka
  3. Kemungkinan penemuan dan konsekuensinya

 

5.   Menyelesaikan dilemma etika:

  1. Mendapatkan fakta-fakta yang relevan
  2. Menentukan isu-isu etika dari fakta-fakta
  3. Menentukan siapa dan bagaimana orang atau kelompok yang dipengaruhi oleh dilema
  4. Menentukan alternatif yang tersedia bagi orang yang harus memecahkan dilema
  5. Menentukan konsekuensi yang mungkin dari setiap alternatif
  6. Menetapkan tindakan yang tepat

 

  1. 6.   Kebutuhan akan kepercayaan publik akan kualitas jasa yang diberikan profesi, terlepas dari yang dilakukan secara perorangan. Bagi akuntan publik, penting untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan atas kualitas audit dan jasa lainnya karena pemakai tidak memiliki kompetensi dan waktu untuk mengevaluasi pekerjaan akuntan publik. Akuntan publik mempunyai hubungan profesional yang berbeda dengan profesional lain. Profesional lain hanya bertanggung jawab kepada klien yang ditanganinya sedangkan akuntan publik ditugaskan dan dibayar oleh yang mengeluarkan laporan keuangan ( klien ) sedangkan yang mendapat manfaat dari audit adalah pemakai laporan keuangan yang umumnya tidak pernah berhubungan dengan auditor .

 

  1. 7.     Kode Etik Profesi.

Merupakan ketentuan umum mengenai perilaku yang ideal atau peraturan khusus yang menguraikan berbagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan . Menurut AICPA kode etik profesi terdiri dari :

–        prinsip-prinsip : standar etika ideal yang dinyatakan dalam isy=tilah filosofi.

terdiri dari dua bagian utama yaitu enam prinsip yang harus dipatuhi oleh semua anggota AICPA dan diskusi tentang enam prinsip tersebut. Adapun keenam prinsip tersebut adalah tanggung jawab, kepentingan masyarakat, integritas, objektivitas dan indepedensi, penampilan, lingkup dan sifat jasa .

–        peraturan perilaku: standar etika minimum yang dinyatakan sebagai peraturan spesifik.

–        Interpretasi: bersifat teoritis, tetapi  praktisi harus menyesuaikan penyimpangannya.

–        kaidah etika, penjelasan dan jawaban yang diterbitkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peraturan perilaku yang diajukan oleh praktisi  dan lainnya.tidak merupakan keharusan tapi praktisi harus memahaminya.

 

8.   Peraturan 101- Independensi.

Anggota dalam praktek publik harus bersikap independen dalam melaksanakan jasa profesionalnya seperti disyaratkan menurut standar yang disusun oleh lembaga-lembaga yang dibentuk oleh dewan .

v  Beberapa konflik independensi yang biasa timbul :

–       Kepentingan keuangan .

–       Peraturan ini berlaku bagi partner atau pemegang saham tetapi untuk non partner berlaku jika mereka terlibat dalam penugasan .

–       Berlaku bagi Pemilikan langsung dan untuk pemilikan tidak langsung jika jumlahnya material .

–       Materialitas harus dipertimbangkan dalam hubungannya dengan kekayaan pribadi anggota dan penghasilannya.

v  Interpretasi dari independensi adalah sebagai berikut :

–     pinjaman antara KAP dengan klien dilarang kecuali jumlahnya kecil, hipotek rumah, atau pinjaman tanpa agunan .

–     Kepentingan keuangan pada hubungan saudara dilarang kecuali kontak jarang terjadi atau letaknya yang terpisah secara geografis .

–     Hubungan investor atau investee bersama dengan klien dilarang kecuali jumlahnya maksimal 5 % dari total aktiva .

–     Mantan partner atau pemegang saham boleh mengadakan hubungan dengan klien

–     Tidak diperkenankan seorang anggota menjadi direktur atau pengurus perusahaan klien kecuali untuk organisasi nirlaba atau sepanjang profesinya bersifat kehormatan.

–     Tuntutan antara sebuah KAP dengan kliennya dilarang

–     Jasa pembukuan dan audit untuk klien yang sama oleh sebuah KAP diijinkan  dengan syarat :

  1. 1.   Klien harus menerima tanggung jawab penuh atas laporan keuangan .
  2. 2.   Akuntan publik tidak berperan sebagai pegawai atau manajemen perusahaan
  3. 3.   Dalam pemeriksaan harus sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum
  4. 4.   Honor audit tidak boleh dibayar oleh manajemen kecuali auditor pemerintah atau komite audit

 

9.   Peraturan 102- Integritas dan Obyektifitas

Auditor harus mempertahankan integritas dan obyektifitas  dan bebas dari perbedaan kepentingan dan tidak dengan sengaja salah mengemukakan fakta-fakta atau mendelegasikan pertimbangan-pertimbangannya pada orang lain .

 

10. Peraturan 201 – standar umum

Anggota harus mentaati standar -standar berikut dan interpretasinya  yaitu : kompetensi profesional, kepedulian profesional, perencanaan dan pengwasan, dan data relevan yang mencukupi.

 

11. Peraturan 202- Ketaatan pada standar

Anggota yang melaksanakan audit, penelaahan, kompilasi, bantuan manajemen, perpajakan , atau jasa profesional lainnya harus taat pada standar yang diumumkan oleh lembaga yang ditetapkan dewan .

 

12. Peraturan 203- Prinsip Akuntansi

Anggota tidak dibenarkan menyatakan laporan keuangan tidak menyimpang dari GAAP atau menyatakan tidak mengetahui setiap modifikasi yang material jika laporan keuangan menyimpang dari prinsip akuntansi ditetapkan oleh badan perumus yang ditunjuk  dewan. Dan kalau ada penyimpangan  atau yang dapat menyebabkan penyimpangan maka dia harus menjelaskan mengenai penyimpangan tersebut, akibatnya , alasan mengapa menyatakan penyimpangan.

 

13. Peraturan 301-Kerahasiaan

Anggota dalam praktek publik tidak dibenarkan mengungkapkan semua informasi rahasia klien tanpa ijin khusus dari klien .

Terdapat empat pengecualian yang berkaitan dengan tanggung jawab yang lebih penting dari sekedar mempertahankan hubungan rahasia dengan klien  yaitu :

  1. 1.     Kewajiban sehubungan dengan standar teknis
  2. 2.     Dakwaan pengadilan
  3. 3.     Penelaahan sejawat
  4. 4.     Tanggapan kepada divisi etik.

 

 

 

 

14. Peraturan 302- Honor bersyarat

Anggota dalam praktek  publik tidak boleh membuat honor bersyarat untuk setiap jasa profesional atau menerima ongkos dari klien yang anggota perusahaannya juga melakukan; audit atau penelaahan, kompilasi, Pemeriksaan prospektif .

 

15. Peraturan 501tindakan tercela

Anggota tidak akan melakukan tindakan yang mendatangkan aib bagi profesinya .

Interpretasi dari tindakan yang mendatangkan aib diatas adalah sebagai berikut :

  1. 1.     Menahan catatan klien setelah mereka meminta
  2. 2.     Melakukan diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin  dan lainnya
  3. 3.     Jika melakukan audit atas badan pemerintah yang prosedurnya lain dari GAAS , auditor tidak mengikuti keduanya kecuali dinyatakan dan beserta alasannya pada laporan

 

16. Peraturan 502- Periklanan dan Penawaran

Anggota tidak dibenarkan melakukan periklanan dan penawaran yang bersifat mendustai, menyesatkan dan menipu. Dan penawaran yang menggunakan pemaksaan, desakan yang berlebihan, dan hasutan dilarang .

 

17.Peraturan 503 A. Komisi yang dilarang

Anggota tidak diperkenankan merekomendasi atau mereferensi produk atau jasa yang pihak lain bagi klien  atau yang disediakan oleh klien demi untuk memperoleh komisi  atau menerima komisi, apakah anggota atau perusahaan anggota juga memberikan jasa kepada klien untuk  audit atau penelaahan, kompilasi, pemeriksaan prospektif.

 

18.Peraturan 503 -B. Pengungkapan komisi yang diijinkan

Anggota diijinkan untuk memberikan jasa dengan  menerima komisi  dan harus mengungkapkan kepada siapa merekomendasikannya.

 

19.Peraturan 505- Bentuk dan Nama praktek

Anggota dapat membuka praktek dalam bentuk perusahaan perorangan, persekutuan, atau perseroan profesional sesuai dengan ketentuan dewan dan tidak diperkenankan membuka praktek dengan nama yang menyesatkan dan tidak boleh menyebut dirinya sebagai “AICPA” kecuali semua partner dan pemegang sahamnya anggota dari lembaga tersebut .

 

E. KEWAJIBAN HUKUM

1.   Para professional audit mempunyai tanggung jawab hukum untuk memenuhi apa yang telah dicantumkan dalam kontrak dengan klien.

 

2.   Penyebab utama tuntutan hukum terhadap KAP adalah kurangnya pemahaman pemakai laporan keuangan tentang perbedaan antara kesalahan usaha, kesalahan audit, dan risiko audit

  1. Kesalahan usaha, terjadi jika perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya atau tidak dapat memenuhi harapan para pemegang saham karena keadaan ekonomi atau keadaan usaha. .
  2. Kesalahan audit, terjadi jika auditor mengeluarkan pendapat yang salah karena gagal memenuhi syarat – syarat GAAS  .
  3. Risiko audit, terjadi jika auditor menyimpulkan laporan keuangan secara wajar sedangkan kenyataannya laporan tersebut salah saji material.

 

  1. 4.   Konsep kehati-hatian (prudent person) menjelaskan bahwa auditor hanya menjamin itikad baik dan integritas dan bertanggung jawab atas kecerobohan, itikad buruk dan ketidak jujuran dan auditor terbebas dari kerugian akibat kekeliruan dalam pertimbangan.

 

 

 

4.   Empat sumber kewajiban hukum auditor:

a.Kewajiban kepada klien

Kewajiban terhadap klien timbul karena kegagalan untuk melaksanakan tugas audit sesuai waktu yang disepakati , pembatalan dari suatu proses audit yang tidak bertanggung jawab, gagal menemukan kecurangan, dan pelanggaran kerahasiaan oleh akuntan publik .

Apabila terdapat tuntutan auditor dapat mengajukan pembelaan yaitu :

  1. 1.     Tidak adanya kewajiban melaksanakan pelayanan, dalam hal ini tidak dinyatakan dalam klausul .
  2. 2.     Tidak ada kelalaian dalam pelaksanaan kerja, KAP mengklaim telah mengikuti GAAS .
  3. 3.     Kelalaian kontribusi terjadi jika tindakan klien yang menyebabkan kerugian menjadi dasar bagi kerugian atau mempengaruhi audit sehingga auditor tidak bisa menemukan sebab dari kerugian yang terjadi.
  4. 4.     Ketiadaan hubungan timbal balik, antara pelanggaran auditor terhadap standar kesungguhan  dengan kerugian yang dialami klien

b.Kewajiban terhadap pihak ketiga menurut Common Law

Pihak ketiga yang terdiri dari pemegang saham, calon pemegang saham, pemasok, bankir dan kreditor lain, karyawan, dan pelanggan. Konsep kewajiban tersebut antara lain sebagai berikut :

1)      Doktrin ultramares, Kewajiban hukum dapat timbul jika pihak ketiga merupakan primary beneficiary atau orang yang harus diberikan informasi audit

2)      Pemakai yang dapat diketahui sebelumnya, orang yang mengandalkan keputusannya pada laporan keuangan .

3)      Foreseeable user’s, pemakai yang dapat diketahui lebih dahulu mempunyai hak yang sama dengan pemakai laporan keuagan yang mepunyai hubungan kontrak

c.Kewajiban perdata menurut hukum sekuritas federal

1)      Securities Act tahun 1933 tentang sekuritas menyangkut persyaratan pelaporan untuk perusahaan yang mengeluarkan efek-efek baru. Menurut ketentuan ini, auditor dapat digugat terhadap kesalahn pernyataan yang material atau penghilangan dalam laporan keuangan yang diaudit, lalai atau menipu dalam pelaksanaan audit.

2)      Securities Exchange Act tahun 1934. Kewajiban auditor menurut ketentuan ini seringkali berpusat pada laporan keuangan yang sudah diaudit yang diterbitkan keluar dalam laporan tahunan atau diajukan kepada SEC.

3)      Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act 1970, peraturan ini ditujukan untuk kriminalitas yang melanda perusahaan. Namun, kalangan bisnis seperti  auditor sering dituntut berdasarkan peraturan ini .

4)      Foreign Corrupt Practice Act tahun 1977 melarang pemberian uang suap kepada pejabat  di luar negeri untuk mendapatkan pengaruh dan mempertahankan hubungan usaha

d.Kewajiban kriminal

Uniform Securities Acts, Securuties Acts 1933 dan 1934, Federal Mail Fraud Statute dan Federal False Statement Statute menyebutkan bahwa menipu orang lain dengan sadar terlibat dalam laporan keuangan yang palsu adalah perbuatan kriminal .

 

5.   Tanggapan Profesi Terhadap Kewajiban Hukum

AICPA dan profesi mengurangi resiko terkena sanksi hukum dengan beberapa aktivitas khusus berikut.

  1. Riset dalam auditing
  2. Penetapan standar dan aturan.
  3. Menetapkan persyaratan untuk melindungi auditor
  4. Menetapka persyaratan penelaahan sejawat .
  5. Melawan tuntutan hukum
  6. Pendidikan bagi pemakai laporan
  7. Memberi sanksi kepada anggota karena hasil kerja yang tak pantas
  8. Perundingan untuk perubahan hukum .

 

6.   Akuntan public dapat mengambil beberapa langkah berikut untuk menghindari sanksi hukum

  1. Hanya berurusan dengan klien yang memiliki integritas
  2. Mempekerjakan staf yang kompeten dan melatih serta mengawasi  dengan pantas
  3. Mengikuti standar profesi
  4. Mempertahankan independensi
  5. Memahami usaha klien
  6. Melaksanakan audit yang bermutu
  7. Mendokumentasika pekerjaan secara memadai
  8. Mendapatkan surat penugasan dan surat pernyataan
  9. Mempertahankan hubungan yang bersifat rahasia
  10. Perlunya asuransi yang memadai; dan
  11. Mencari bantuan hukum

 

 

 

BAGIAN II

PROSES AUDIT

 

A. PERTANGGUNGJAWABAN DAN TUJUAN-TUJUAN AUDIT

  1. Tujuan audit  laporan keuangan adalah agar auditor dapat memberikan opininya bahwa laporan keuangan tidak terdapat kesalahan material dan telah sesuai dengan standar yang berlaku secara umum.

 

  1. Tanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan secara wajar adalah tanggung jawab manajemen. Sementara itu, auditor bertanggung jawab dalam melaksanakan audit sesuai aturan yang berlaku umum / GAAS yaitu :
    1. Melakukan verifikasi atas laporan keuangan yaitu untuk mendeteksi salah saji material
    2. Menemukan  kekeliruan, ketidakberesan dan unsur pelanggaran hukum yang material. Kekeliruan/ salah saji terdapat dua macam yaitu :

1)      Errors/kekeliruan adalah kekeliruan  salah saji yang tidak disengaja.

2)      Irregularities adalah kesalahan yang disengaja seperti kecurangan/fraud manajemen  dan kecurangan pegawai atau penggelapan.

 

3.  Skeptisme professional adalah suatu sikap yang penuh dengan pertanyaan di dalam benaknya serta sikap penilaian kritis atas setiap bukti audit yang diperoleh.

 

4.  Laporan keuangan dipilah-pilah menjadi komponen yang lebih kecil untuk memudahkan pelaksanaan audit. Cara yang umum untuk pemilahan tersebut adalah dengan membaginya berdasarkan transaksi yang erat hubungannya satu dengan lainnya ( pendekatan siklus ).

Contohnya siklus penjualan dan penerimaan kas, siklus perolehan dan pembayaran, siklus penggajian dan pembayaran, siklus persediaan dan pergudangan, dll.

5. Asersi manajemen merupakan sebuah pernyataan dari manajemen tentang berbagai kelas transaksi dan akun dalam laporan keuangan. Asersi manajemen terdiri dari :

a)      Keberadaan atau keterjadian (existence)

b)      Kelengkapan (completeness)

c)      Hak dan Kewajiban

d)     Penilaian dan Alokasi

e)      Penyajian dan Pengungkapan

 

6. Tujuan audit transaksi dimaksudkan untuk menjadi kerangka kerja dalam membantu auditor mengumpulkan  bahan bukti kompeten yang cukup yang disyaratkan dalam standar pekerjaan lapangan dan memutuskan bahan bukti yang pantas dikumpulkan sesuai dengan penugasan .

Tujuan audit transaksi dapat dibedakan menjadi :

  1. Tujuan audit umum  transaksi. Terdiri dari eksistensi, kelengkapan, akurasi, klasifikasi, pemilihan waktu yag tepat (timing), pemindahbukuan (posting) dan pengikhtisaran, dan diikhtisarkan dengan benar.
  2. Tujuan audit khusus transaksi yaitu untuk menerapkan tujuan umum pada setiao jenis transaksi yang material yang terdapat dalam audit.

 

7.  Tujuan Audit Untuk Saldo. Tujuan audit ini sama dengan tujuan audit transaksi. Tujuan ini juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Tujuan umum :

1)   Eksistensi  – angka-angka yang dicantumkan memang ada ( eksis ).

2)   Kelengkapan – angka -angka yang ada telah dimasukkan seluruhnya .

3)   Akurasi – jumlah yang ada disajikan  pada jumlah yang benar.

4)   Klasifikasi – angka yang dimasukkan  di daftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat .

5)   Pisah batas (Cut Off ) – transaksi yang dekat tanggal neraca dicatat pada periode yang tepat .

6)   Kecocokan rincian (detail tie in) – rincian dalam saldo akun  sesuai dengan angka-angka buku besar tambahan ,  dijumlah kebawah benar dalam saldo akun, dan sesuai dengan jumlah dalam buku besar.

7)   Nilai realisasi – aset dinyatakan  dalam jumlah yang diestimasi  dapat direalisasi.

8)   Hak dan Kewajiban – Kewajiban harus menjadi milik suatu entitas berkaitan dengan hutang , sedangkan hak selalu dikaitkan dengan aktiva .

9)   Penyajian dan Pengungkapan – saldo perkiraan dan persyaratan pengungkapan yang berkaitan  telah disajikan dengan pantas dalam laporan keuangan.

b. Tujuan  khusus :

Tujuan khusus bagi setiap saldo perkiraan dapat dikembangkan setelah tujuan umum dipahami paling sedikit harus ada satu tujuan, khusus untuk setiap tujuan umum  kecuali jika auditor menganggap tujuan itu tidak relevan.

 

8.  Proses Audit adalah metodologi pelaksanaan audit yang jelas untuk membantu auditor dalam mengumpulkan bahan bukti pendukung yang kompeten.

Tahap-tahap dalam proses Audit:

  1. Merencanakan dan merancang pendekatan audit
  2. Mendapatkan pengetahuan atas bidang usaha klien .
  3. Memahami struktur pengendalian intern klien dan menetapkan risiko pengendalian intern.
  4. Pengujian pengendalian dan transaksi .
  5. Melaksanakan prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo .
  6. Menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit .

 

B.  BUKTI AUDIT

1.   Bukti audit merupakan informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi kuantitatif yang sedang diaudit disajikan sesuai kriteria yang ditetapkan.

2.   Perbandingan untuk membedakan bahan bukti:

a. Tujuan penggunaan bahan bukti

b.Sifat bahan bukti yang digunakan

c. Pihak yang mengevaluasi  bahan bukti.

  1. Kepastian dari kesimpulan berdasarkan bahan bukti

e. Sifat kesimpulan

f. Konsekuensi yang timbul akibat kesimpulan yang salah dari bahan bukti

3.   Berbagai keputusan auditor dalam pengumpulan ukti audit dapat dibagi dalam empat bagian berikut

a. Prosedur-prosedur audit apakah yang akan digunakan

b.Ukuran sampel sebesar apakah yang akan dipilih untuk prosedur terte ntu

c. Item-item manakah yang akan dipilih dari populasi

  1. Kapankah berbagai prosedur itu akan dilakukan

4.   Prosedur audit adalah rincian instruksi untuk pengumpulan jenis bukti audit yang diperoleh pada suatu waktu tertentu saat berlangsungnya proses audit.

5.   Program audit adalah daftar atas berbagai prosedur audit untuk area tertentu atau keseluruhan proses audit.

 

6.   Persuasivitas bukti audit ditentukan oeh dua hal yaitu

  1. Kompetensi,  menunjukkan tingkat dapat dipercayainya suatu bahan bukti

1)      Relevan,  berkaitan terhadap tujuan pengujian auditor

2)      Independensi penyedia data

3)      Efektifitas struktur pengendalian intern

4)      Pengetahuan yang diperoleh sendiri oleh auditor

5)      Kualifikasi penyedia bukti

6)      Objektivitas bukti

7)      Ketepatan waktu (kapan dilaksanakn dan bagian periode yang diaudit)

  1. Kecukupan

a. Ukuran sampel memadai

b.Memilih item-item populasi yang tepat

 

7.   Jenis Bahan Bukti Audit

  1. Pemeriksaan fisik .
  2. Konfirmasi .
  3. Dokumentasi .
  4. Pengamatan .
  5. Tanya jawab dengan klien .
  6. Hitung uji (Reperformance) .
  7. Prosedur analitis .

 

8.   Efektifitas struktur pengendalian intern klien mempunyai pengaruh yang besar pada keandalan kebanyakan jenis bahan bukti. Jenis bahan bukti tertentu jarang mencukupi sendirian untuk memberikan bahan bukti yang kompeten untuk memenuhi satu tujuan

9.   Prosedur Analitis adalah evaluasi atas informasi keuangan yang dilakukan dengan mempelajari hubungan logis antara data keuangan dan non keuangan termasuk perbandingan jumlah-jumlah yang tercatat dengan ekspektasi auditor. Pelaksanaan prosedur analitis dapat dilakukan pada seluruh tahap, baik tahap perencanaan, tahap pengujian dan tahap penyelesaian

 

10. Alasan yang terpenting penggunaan prosedur analitis :

  1. Memahami bidang usaha klien.
  2. Penetapan kemampuan satuan usaha untuk menjaga kelangsungan hidupnya.
  3. Indikasi adanya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan.
  4. Mengurangi pengujian audit yang terinci.
  5. Wawancara

 

11. Jenis Prosedur  Analistis

  1. Membandingkan data klien dengan industri sejenis.
  2. Membandingkan data klien dengan data yang serupa pada periode sebelumnya

1)   Perbandingan antara saldo tahun berjalan dengan saldo tahun lalu.

2)   Membandingakan rincian total saldo dengan rincian serupa pada tahun sebelumnya.

3)   Membandingkan rasio dan hubungan persentase dengan tahun sebelumnya.

  1. Membandingkan data klien dengan data yang diperkirakan oleh klien.
  2. Membandingkan data klien dengan data yang diperkirakan oleh auditor.
  3. Membandingkan data klien dengan hasil perkiraan yang menggunakan data non keuangan.

 

 

C. PERENCANAAN AUDIT DAN PROSEDUR ANALITIS

1    Perencanaan audit diperlukan untuk :

  1. Meyakinkan diperolehnya bahan bukti kompeten yang mencukupi.
  1. Mengurangi biaya audit
  2. Mencegah salah pengertian dengan klien

 

2.   Unsur dalam perencanaan :

  1. Perencanaan awal

1)      Menerima klien baru. Klien yang baru harus dievaluasi prospek, stabilitas keuangan dan hubungan dengan auditor. Selain itu diperlukan informasi dari auditor sebelumnya mengenai integritas klien baru tersebut. Suatu penelitian yang lebih mendalam akan diperlukan apabila klien sebelumnya belum pernah diaudit.

2)      Melanjutkan  klien lama. Integritas klien perlu dievaluasi dan hubungan hukum dengan klien.

3)      Mengidentifikasi  alasan klien untuk diaudit.

4)      Menentukan staf untuk penugasan.

5)      Memperoleh  surat penugasan.

  1. Memperoleh informasi latar belakang klien

Memahami bidang usaha dan industri klien, diperlukan untuk mengetahui kekhasan aturan akuntansi,menidentifikasi risiko industri dan risiko bawaan.

c    Memperoleh informasi mengenai kewajiban hukum klien

Dokumen dan catatan hukum yang diperlukan adalah akte pendirian dan anggaran dasar perusahaan, notulen rapat, dan kontrak.

d.   Melaksanakan prosedur analitis pendahuluan .

e.   Menentukan materialitas dan menetapkan risiko audit yang dapat diterima dan risiko bawaan .

f.    Memahami struktur pengendalian intern dan menetapkan risiko pengendalian .

g.   Mengembangkan  rencana audit dan program audit menyeluruh.

 

3.   Kertas kerja audit merupakan catatan-catatan yang dibuat atau dikumpulkan dan disimpan oleh akuntan publik mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, pengujian yang dilakukannya, keterangan yang diperolehnya dan kesimpulan yang ditarik sehubungan dengan pemeriksaannya.

  1. Kertas Kerja berguna sebagai
  2. dasar untuk perencanaan audit,
  3. catatan bahan bukti yang dikumpulkan dan hasil pengujian,
  4. data untuk menentukan jenis laporan audit yang layak, dan
  5. dasar untuk penelaahan oleh penyelia dan partner
    1. Berkas Permanen yaitu berkas yang berisi data historis atau yang bersifat berkelanjutan  mengenai klien.
    2. Berkas tahun berjalan mencakup seluruh kertas kerja yang berkaitan untuk tahun yang diaudit, yaitu program audit, informasi umum, neraca saldo, jurnal koreksi / reklasifikasi, dan daftar-daftar pendukung.
    3. Identifikasi seperti nama klien, periode yang dicakup, deskripsi isi, inisial pembuat, tanggal penyiapan dan kode indeks.
    4. Ada indeks dan cross-check untuk memudahkan dalam pengorganisasian dan pengarsipan.
    5. Menunjukkan pelaksanaan pekerjaan audit, berupa memorandum, menanda tangani prosedur audit, catatan yang dianggap perlu.
    6. Berisi informasi yang cukup.
    7. Kesimpulan singkat.

4.   Isi dan Pengorganisasian kertas kerja

5.   Langkah-langkah menyiapkan kertas kerja audit

6.   Kertas kerja merupakan harta milik auditor dan yang mempunyai hak untuk memeriksa kertas kerja hanya pengadilan sebagai bahan bukti yuridis formal.

7.   Auditor harus menjaga kerahasiaan, kecuali dikehendaki  oleh hukum atau negara atau profesinya

D.  MATERIALITAS DAN RISIKO

 

1.   Materialitas menurut adalah jumlah atau besarnya kekeliruan atau salah saji dalam informasi akuntansi yang dalam kondisi yang bersangkutan, dapat mempengaruhi pertimbangan pengambilan keputusan pihak yang berkepentingan.

2.   Langkah penetapan materialitas:

a.   Menentukan pertimbangan awal mengenai materialitas.

jumlah maksimum suatu salah saji dalam laporan keuangan yang dianggap tidak mempengaruhi pengambilan keputusan dari pemakai. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan:

1)      Faktor Utama

a)      Materialitas merupakan konsep yang relatif, bukan absolut.

b)      Beberapa dasar yang dibutuhkan untuk menetapkan materialitas.

2)      Faktor-faktor kualitatif

a)      Jumlah karena ketidakberesan  dipandang lebih penting dari kekeliruan .

b)      Kekeliruan yang kecil  dipandang material jika berkaitan dengan kewajiban kontrak

c)      Kekeliruan  dapat menjadi material apabila mempengaruhi kecenderungan laba.

  1. Mengalokasikan pertimbangan awal mengenai materialitas pada segmen-segmen.

Bahan bukti dikumpulkan berdasarkan segmen-segman dari laporan keuangan. Auditor dapat mengalokasikan materialitas baik pada akun neraca maupun  laba rugi, namun ke neraca lebih layak karena komponennya lebih sedikit.

Kesulitan dalam pengalokasian materialitas dalam perkiraan (segmen) neraca adalah  auditor menganggap perkiraan tertentu lebih banyak kekeliruan dari yang lain, perlunya mempertimbangkan lebih saji dan kurang saji, biaya audit relatif yang mempengaruhi alokasi.

  1. Estimasi  Salah Saji dan Perbandingan .
  2. Estimasikan kekeliruan gabungan
  3. Bandingkan estimasi gabungan dengan pertimbangan awal mengenai materialitas

 

  1. Risiko adalah suatu tingkat ketidakpastian tertentu dalam pelaksanaan audit, misalnya mengenai kompetensi bahan audit, efektivitas struktur pengendalian intern klien dan  apakah laporan keuangan memang telah disajikan secara wajar setelah audit selesai.

4.   Model risiko audit adalah model yang digunakan terutama  untuk tahap perencanaan dalam menentukan berapa besar bahan bukti yang harus dikumpulkan dalam tiap siklus.

Rumus :

                      AAR

PDR   =                         

                                                      IR   X   CR

 

PDR = Risiko penemuan yang direncanakan (Planned Detection Risk)
AAR = Risiko audit yang dapat diterima (Acceptable Audit Risk)
IR = Risiko bawaan (Inherent Risk)
CR = Risiko Pengendalian (Control Risk)

5.   Risiko Penemuan yang direncanakan adalah risiko bahwa bahan bukti yang dikumpulkan dalam segmen gagal menemukan salah saji  yang melewati jumlah yang dapat ditoleransi, kalau salah saji  semacam itu timbul.

Risiko ini:

  1. Tergantung pada tiga unsur risiko lain dalam model.
  2. Menentukan besarnya rencana bahan bukti yang dikumpulkan dalam hubungan yang berlawanan.

6.   Risiko Bawaan merupakan faktor kerentanan laporan keuangan terhadap kekeliruan yang material, dengan asumsi tidak ada pengendalian intern

7.   Risiko Pengendalian adalah ukuran penetapan auditor akan adanya salah saji dalam segmen audit yang melewati batas toleransi, yang tidak terdeteksi atau tercegah oleh struktur pengendalian intern klien.

Risiko pengendalian dipengaruhi efektivitas pengendalian intern dan pemahaman auditor atas struktur pengendalian intern.

 

  1. 8.   Risiko Audit yang dapat Diterima adalah ukuran ketersediaan auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan salah saji  material walaupun audit telah selesai dan pendapat wajar tanpa pengecualian telah diberikan
  2. 9.

9.   Mengubah Risiko Usaha atas Risiko Audit yang Dapat Diterima Karena  Usaha

Risiko Usaha adalah tingkat risiko bahwa auditor atau kantor akuntan publik akan menderita kerugian yang diakibatkan hubungannya dengan klien, walaupun laporan audit yang diberikannya sudah pantas. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat ketergantungan pemakai pada laporan keuangan dan kemungkinan akan adanya kesulitan keuangan klien yang timbul setelah laporan audit diterbitkan.

 

 

E.  PENGENDALIAN INTERNAL DAN RISIKO KENDALI

 

1.   Kepentingan klien

  1. Keandalan laporan keuangan
  2. Mendorong efisiensi dan efektifitas operasional
  3. Ketaatan kepada hukum dan peraturan

2.  Kepentingan auditor

a)      Keandalan pelaporan keuangan

b)      Penekanan pada pengendalian atas golongan transaksi.

 

3.  Beberapa hal yang harus dipahami:

a)      Tanggung jawab managemen : Menetapkan dan melakukan pengendalian usaha, bertanggung jawab dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

b)      Keyakinan memadai : struktur pengendalian intern seharusnya memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar.

c)      Keterbatasan bawaan : Efektifitas struktur pengendalian intern tergantung pada kompetensi sumber daya manusia. Struktur pengendalian intern selalu memiliki risiko pengendalian.

d)     Metode pemrosesan data : Perhatikan perbedaan utama antara sistem akuntansi sederhana dan mikro komputer dengan menggunakan perangkat lunak yang dibeli perusahaan kecil dengan sistem EDP yang komplek bagi usaha manufaktur internasional.

 

4.   Elemen struktur pengendalian intern

a)      Lingkungan pengendalian

b)      Penetapan risiko managemen

c)      Sistem informasi dan komunikasi akuntansi

d)     Aktifitas pengendalian

e)      Pemantauan.

 

5. Sub elemen lingkungan pengendalian

a)      Integritas dan nilai-nilai etika.

b)      Komitmen terhadap kompetensi.

c)      Falsafah managemen dan gaya operasi.

d)     Struktur organisasi.

e)      Dewan komisaris dan komite audit.

f)       Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab.

g)      Kebijakan dan prosedur kepegawaian.

 

6.   Penetapan risiko oleh managemen

Managemen menetapkan risiko sebagai bagian dari desain dan operasi struktur pengendalian intern, untuk meminimalkan salah saji dan ketidakberesan. Auditor menetapkan risiko untuk memutuskan bahan bukti yang dibutuhkan dalam audit. Jika managemen secara efektif menilai dan bereaksi terhadap risiko, auditor biasanya mengumpulkan lebih sedikit bahan bukti.

 

7.   Sistem akuntansi

Kegunaaan sistem akuntansi adalah untuk mengidentifikasikan, menggabungkan, mengklasifikasikan, menganalisa, mencatat dan melaporkan transaksi, dan untuk mengelola akuntabilitas atas aktiva terkait.

 

8.   Prosedur pengendalian

  1. Pemisahan tugas yang cukup
  2. Otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas
  3. Dokumen dan catatan yang memadai
  4. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan
  5. Pengecekan independen atas pelaksanaan.

 

9.   Pemantauan merupakan  penilaian efektifitas rancangan dan operasi struktur pengendalian intern secara periodik dan terus menerus oleh manajemen.

10. Pentingnya memahami struktur pengendalian intern untuk perencanaan audit.

  1. Auditability : yaitu mendapat informasi yang cukup memuaskan mengenai integritas managemen dan sifat dan luas catatan akuntansi.
  2. Potensi salah saji yang material, dengan mengidentifikasi jenis kekeliruan dan ketidakberesan yang potensial.
  3. Risiko penemuan yaitu menetapkan risiko pengendalian bagi setiap tujuan pengendalian, yang selanjutnya mempengaruhi risiko penemuan yang direncanakan.
  4. Perancangan pengujian yaitu memungkinkan auditor untuk merancang pengujian saldo laporan keuangan yang efektif.

 

11. Pemahaman struktur pengendalian intern untuk rancangan dan operasi

  1. Rancangan berbagai kebijakan dan prosedur dalam masing-masing elemen SPI.
  2. Operasi dari elemen-elemen SPI.

12. Penetapan dan keputusan

  1. Menetapkan apakah laporan keuangan dapat diaudit
  2. Menetapkan tingkat risiko pengendalian yang didukung oleh pemahaman yang diperoleh
    1. Menetapkan apakah tingkat risiko pengendalian yang lebih rendah dpt didukung
    2. Memutuskan tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan yang pantas untuk digunakan.

13. Pengujian atas pengendalian

Apabila hasil pengujian atas pengendalian mendukung rancangan kebijakan dan prosedur pengendalian seperti yang diharapkan, auditor dapat terus menggunakan tingkat risiko pengendalian seperti yang direncanakan. Akan tetapi, apabila kebijakan dan prosedur tersebut tidak beroperasi secara efektif, tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan tersebut harus dipertimbangkan kembali.

 

14. Risiko penemuan dan rencana pengujian atas saldo laporan keuangan

Jika tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan ada dibawah maksimum, hal ini akan didukung oleh pengujian atas pengendalian yang spesifik. Penetapan ini kemudian dikaitkan dengan tujuan spesifik audit untuk akun-akun yang dipengaruhi oleh transaksi utama. Tingkat penemuan yang sesuai untuk setiap tujuan audit spesifik ditentukan kemudian dengan memakai model risiko audit.

15. Prosedur untuk memperoleh pemahaman

  1. Pengalaman auditor dalam periode sebelumnya atas satuan usaha tersebut
  2. Tanya jawab dengan pegawai klien
  3. Kebijakan dan pedoman sistem klien
  4. Inspeksi dokumen dan catatan
  5. Pengamatan atas aktivitas dan operasi satuan usaha.

 

16. Dokumentasi dari pemahaman

  1. Deskripsi naratif adalah deskripsi tertulis dari struktur pengendalian intern klien.
  2. Bagan arus adalah menggambarkan dengan simbol, diagram atas dokumen klien dan urutan arus dalam organisasi.
  3. Kuesioner pengendalian intern yang menanyakan satu rangkaian pertanyaan mengenai pengendalian dalam tiap bidang audit, termasuk lingkungan pengendalian, sebagai alat auditor untuk mengindikasikan aspek struktur pengendalian intern yang mungkin tidak memadai.

 

17. Penetapan risiko pengendalian

Hal ini biasanya dilakukan terpisah untuk masing-masing jenis transaksi dalam masing-masing siklus operasi.

Identifikasi tujuan audit berkait transaksi yang dinyatakan dalam bentuk umum, bagi masing-masing jenis transaksi utama suatu satuan usaha.

Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi kebijakan dan prosedur yang berperan dalam pencapaian masing-masing tujuan.

 

18. Identifikasi dan evaluasi kelemahan

  1. Identifikasikan pengendalian yang ada
  2. Identifikasikan ketiadaan pengendalian kunci
  3. Tentukan salah saji yang besar dan potensial yang mungkin dihasilkan
  4. Pertimbangkan kemungkinan pengendalian pengganti.

 

19.Pengujian atas pengendalian

  1. Tanya jawab dengan pegawai suatu satuan usaha yang tepat
  2. Pemeriksaan dokumen, catatan dan laporan
  3. Pengamatan aktifitas berkenaan dengan pengendalian
  4. Pelaksanaan ulang prosedur klien.
  1. Luas pengujian tergantung kepada tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan.

 

 

F.   KESELURUHAN RENCANA AUDIT DAN PROGRAM AUDIT

 

1.   Jenis pengujian terdiri atas :

  1. Prosedur untuk memperoleh pemahaman atas SPI
  2. Pengujian pengendalian
  3. Pengujian substantif atas transaksi

Untuk menguji kekeliruan atau ketidak beresan dalam rupiah yang langsung mempengaruhi kebenaran saldo laporan keuangan. Pengujian substantif terdiri atas:

1)      Pengujian atas transaksi, untuk menentukan apakan transaksi akuntansi telah diotorisasi dengan pantas, dicatat dan diikhtisarkan dalam jurnal dengan benar dan diposting kebuku besar dan buku tambahan dengan benar.

2)      Prosedur analitis, mencakup perbandingan jumlah yang dicatat dengan ekspektasi yang dikembangkan oleh auditor.

3)      Pengujian terinci atas saldo, yang memusatkan pada saldo akhir buku, tetapi penekanan utama pada kebanyakan pengujian terinci atas saldo neraca.

  1. Prosedur analitis
  2. Pengujian terinci atas saldo.

2.   Hubungan antara pengujian dan bahan bukti

Berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan:

a)      Prosedur analitis

b)      Prosedur pemahaman atas struktur pengendalian intern dan pengujian atas pengendalian

c)      Pengujian substantif atas transaksi

d)     Pengujian terinci atas saldo.

3.   Penyimpangan dalam pengujian atas pengendalian mengindikasikan kemungkinan kekeliruan yang mempengaruhi nilai rupiah laporan keuangan, sedangkan penyimpangan dalam pengujian substantif adalah salah saji laporan keuangan.

Auditor memutuskan selama perencanaan, apakah akan menetapkan risiko pengendalian dibawah maksimum. Pengujian atas pengendalian dilaksanakan untuk menentukan apakah risiko pengendalian yang ditetapkan dapat dihindarkan.

4.   Perancangan program audit

  1. Pengujian atas transaksi, mencakup penjelasan pemahaman mengenai SPI, gambaran prosedur yang dilaksanakan untuk memahaminya, dan rencana tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan.
  2. Prosedur analitis, dilakukan pada tiga tahap audit.
  3. Pengujian terinci atas, bersifat subjektif dan memerlukan judgement profesional.

5.   Pengujian terinci atas saldo dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

  1. Tentukan materialitas dan tetapkan risiko audit yang dapat diterima dan risiko bawaan.
  2. Tetapkan risiko pengendalian
  3. Rancang dan perkirakan hasil pengujian atas transaksi dan prosedur analitis
  4. Rancang pengujian terinci atas saldo untuk memenuhi tujuan spesifik audit.

6.   Hubungan tujuan pengendalian intern dengan tujuan audit

Meskipun seluruh tujuan pengendalian intern telah dipenuhi, auditor akan mengandalkan terutama kepada tujuan pengendalian substantif untuk memenuhi tujuan kepemilikan dan pengungkapan, tujuan penilaian untuk penurunan dalam nilai, dan tujuan spesifikasi untuk penyajian laporan keuangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAGIAN III

PENERAPAN PROSES AUDIT PADA PENJUALAN DAN SIKLUS PENAGIHANNYA

 

  1. A.    AUDIT SIKLUS PENJALAN DAN PENAGIHAN; TES PENGAWASAN DAN TES SUBSTANTIF

 

1.   Tujuan menyeluruh adalah untuk mengevaluasi apakah saldo-saldo yang dipengaruhi oleh siklus ini telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi  yang berlaku umum .

 

2.   Siklus penjualan dan penerimaan kas adalah siklus yang meliputi keputusan dan proses yang diperlukan untuk mengalihkan kepemilikan atas barang dan jasa yang telah tersedia untuk dijual kepada pelanggan, dimulai dengan permintaan oleh pelanggan dan berakhir dengan perubahan barang/jasa menjadi piutang usaha dan menjadi kas.

3,

Golongan Transaksi

Account terkait

Fungsi Bisnis

Dokumen dan Catatan

Penjualan à      Penjualan

à      Piutang Usaha

à      Pemrosesan order pelanggan

à      Persetujuan penjualan kredit

à      Pengiriman barang

à      Penagihan ke konsumen dan pencatatan penjualan

Order pelanggan, order penjualan, order pelanggan atau order penjualan, dokumen pengiriman, faktur penjualan, jurnal penjualan, laporan ikhtisar penjualan, berkas induk piutang usaha, neraca saldo piutang usaha, rekening bulanan
Penerimaan kas à      Kas di Bank

à      Piutang usaha

Pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas Nota pembayaran, Daftar penerimaan kas, Jurnal penerimaan kas

 

Golongan Transaksi

Account terkait

Fungsi Bisnis

Dokumen dan Catatan

Retur dan pengurangan harga penjualan à      Retur dan pengurangan harga penjualan

à      Piiutang usaha

Pemrosesan dan pencatatan retur dan pengurangan harga penjualan Nota Kredit, Jurnal retur dan pengurangan harga penjualan
Penghapusan piutang tak tertagih à      Piutang Usaha

à      Penyisiha piutang tak tertagih

Penghapusan piutang tak tertagih Formulir otorisasi penghapusan piutang
Beban piutang tak tertagih à      Beban piutang tak tertagih

à      Penyisihan piutang tak tertagih

Penyisihan piutang

 

4.   perancangan pengujian atas pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk penjualan

  1. Memahami struktur pengendalian intern penjualan : mempelajari flow chart sistem penjualan klien, menyiapkan kuisioner untuk pengendalian intern, dan menjalankan uji “walkthrough” atas penjualan.
  2. Menaksir resiko pengendalian yang direncanakan   : terdiri dari empat tahap:

1)      Menentukan kerangka acuan, terdapat 6 tujuan audit   berkait transaksi  yaitu:

a)      Penjualan tercatat adalah untuk pengiriman aktual yang dilakukan kepada pelanggan yang nonfiktif (existency)

b)      Penjualan yang ada telah dicatat (kelengkapan)

c)      Penjualan yang tercatat adalah untuk jumlah barang yang dikirim, ditagih dan dicatat dengan benar (akurasi)

d)     Transaksi penjualan diklasifikasi dengan sesuai

e)      Penjualan dicatat dalam waktu yang tepat

f)       Transaksi penjualan dimasukkan dengan pantas dalam berkas induk, dan diikhtisarkan dengan benar (posting dan pengikhtisaran)

2)      Mengidentifikasi pengendalian intern kunci untuk penjualan dan kelemahannya.

3)      Memadukan pengendalian intern kunci dan kelemahannya tersebut dengan tujuan audit

4)      Menaksir resiko pengendalian untuk setiap tujuan dengan mengevaluasi kelemahan dan pengendalian tujuan

  1. Evaluasi untung rugi pengujian atas pengendalian.
  2. Merancang pengujian atas pengendalian untuk penjualan, untuk mengurangi resiko pengendalian yang ditetapkan.
  3. Merancang pengujian substantif atas transaksi penjualan, untuk menentukan apakah ada kesalahan moneter atau penyimpangan dalam transaksi penjualan. Pengujian substantif untuk transaksi penjualan antara lain sbb:

1)      Untuk meyakini bahwa penjualan yang dicatat benar-benar ada

2)      Transaksi penjualan yang terjadi telah dicatat

3)      Penjualan dicatat secara akurat

4)      Penjualan yang dicatat telah diklaisifikasikan dengan semestinya

5)      Penjualan dicatat pada tanggal yang tepat

6)      Transaksi penjualan dicatat dengan semestinya di berkas induk dan diikhtisarkan dengan benar

5.   Perancangan pengujian atas pengendalian, dan pengujian substantif transaksi penjualan tersebut berguna untuk membantu auditor dalam merancang audit program yang efektif dan efisien dalam memenuhi tujuan audit pada suatu situasi tertentu

6.   Metodologi perancangan pengujian atas pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk penerimaan kas pada dasarnya sama dengan metode yang dikembangkan untuk penjualan.

 

7.   Tujuan audit berkait transaksi untuk penerimaan kas dikembangkan dari kerangka acuan audit. Terdapat perbedaaan penekanan terhadap audit atas penerimaan kas. Yaitu identifikasi kelemahan struktur pengendalian intern yang meningkatkan kemungkinan terjadinya fraud/kecurangan. Beberapa hal yang harus diperhatikan auditor terhadap hal ini antara lain:

  1. Menentukan apakah kas yang diterima telah dicatat; ini adalah jenis defalkasi uang yang paling sulit dideteksi auditor. Prosedur yang lazim dilakukan adalah menelusuri dari nota pembayaran yang prenumbered atau daftar penerimaan kas ke jurnal penerimaan kas dan buku tambahan piutang, dengan catatan bahwa pengujian ini akan efektif kalau kas didaftar di cash register tape
  1. Menyiapkan pembuktian atas penerimaan kas; Untuk menguji apakah seluruh penerimaan kas telah disetor ke rekening bank. Prosedur yang lazim dilakukan adalah rekonsiliasi bank
  2. Pengujian  untuk menemukan lapping piutang usaha. Lapping adalah menangguhkan pencatatan penerimaan piutang untuk menyembunyikan adanya kekurangan kas. Biasanya pengujian ini dilakukan kalau diyakini auditor bahwa struktur pengendalian intern penerimaan kas lemah, antara lain ditandai dengan tidak adanya pemisahan tugas antara orang yang menerima pembayaran dari pelanggan dengan orang yang mencatat penerimaan dari piutang tersebut.

 

 

 

 

8.   Pertimbangan utama yang harus diperhatikan dalam pos piutang tak tertagih adalah keberadaan dari penghapusan piutang tak tertagih. Pengujian dilakukan untuk mengetahui adanya kemungkinan klien untuk menutupi defalkasi atas kas dengan menghapus piutang yang telah ditagih dan membebankannya ke pos ini. Yang harus diperhatikan terhadap pengendalian intern pos ini adalah otorisasi yang pantas atas penghapusan piutang oleh tingkat manajemen yang telah ditentukan setelah suatu penyelidikan general tentang alasan mengapa pelanggan tidak dapat membayar.

9. Pengendalian intern penjualan dan penerimaan kas di luar dari lima transaksi yang berkaitan dengan siklus tersebut, yaitu nilai yang dapat direalisasi (realizable value), hak dan kewajiban, serta penyajian da pengungkapan. Realizable value merupakan unsur yang penting, karena kolektibilitas piutang sering menjadi perhatian utama suatu business entity. Pengendalian yang lazim adalah:

  1. Persetujuan kredit oleh orang yang berwenang,
  2. Penyiapan neraca saldo piutang usaha menurut umur oleh orang yang berwenang dan direview dengan semestinya

Kebijakan penghapusan piutang yang tidak tertagih.

B.  SAMPLING AUDIT UNTUK TES PENGAWASAN DAN TES SUBSTANTIF UNTUK TRANSAKSI

1.   Tujuan memilih sampel dari suatu populasi adalah untuk mendapatkan sampel yang representatif, yaitu sampel yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasinya. Meningkatkan kemungkinan suatu sampel menjadi representatif melalui kecermatan dalam merancang, menyeleksi, dan mengevaluasinya.

 

2.   Hasil sampling dapat menjadi tidak representatif apabila terjadi kekeliruan uji petik/sampling error dan atau kekeliruan non uji petik/non sampling error. Resiko terjadinya kedua hal tersebut merupakan resiko sistematis yang dapat dikendalikan.

  1. Resiko non uji petik  terjadi apabila pengujian audit tidak mengungkapkan adanya pengecualian di dalam sampel, disebabkan auditor  mengalami kegagalan untuk mengetahui adanya pengecualian, dan prosedur audit yang tidak efektif atau tidak memadai
  2. Resiko uji petik  bagian yang melekat pada uji petik yang disebabkan pengujian yang lebih kecil dari keseluruhan populasi, dapat dikurangi dengan meningkatkan ukuran sampel atau menggunakan metode seleksi pos atau unsur sampel dari populasi yang memadai

 

3.   Uji petik statistik dan non statistik

Metode uji petik meliputi :

  1. Perencanaan sampel    : untuk menjamin diperolehnya resiko uji petik yang diinginkan
  2. Seleksi sampel             : Keputusan memilih unsur sampel dari populasi
  3. Pelaksanaan pengujian            : Pemeriksaan dokumen dan melakukan pengujian audit lainnya
  4. Evaluasi hasil                          : Penarikan kesimpulan berdasarkan hasil pengujian audit

Perbedaan kedua metode :

 

Metode Statistik

Metode Non Statistik

à      Penggunaan teknik-teknik  pengukuran matematis untuk menghitung hasil statistik formal

à      Terdapat kuantifikasi risiko uji petik pada perencanaan sampel dan evaluasi hasil

à      Biasanya melalui metode pemilihan sampel probabilistik yaitu:

à       acak-sederhana/simpel random

à       sistematis/systematic

à      probabilitas-proporsional dg ukuran

à       stratifikasi/stratified

à      Tidak menggunakan  teknik pengukuran  matematis,  tapi memilih unsur-unsur  sampel yang diyakini .

à      Kesimpulan mengenai populasi diambil lebih lewat pertimbangan/judgemental sampling

à      Metode pemilihan sampel  dengan non probabilistik, yaitu:

à      sampel terarah/direct sample

à      blok/block

à      sembarang/haphazard

 

4.   Metode seleksi sampel non probabilistis:

Kandungan informasi sampel dalam metode ini, termasuk representatif/tidaknya sampel, akan didasari pengetahuan dan keterampilan auditor  dalam menerapkan pertimbangan profesional saat itu. Terdiri dari:

  1. Seleksi sampel terarah, berdasarkan pertimbangan profesional auditor yang meliputi unsur yang paling mungkin mengandung salah saji, unsur yang mengandung karakteristik populasi yang terpilih, jumlah rupiah yang besar.
  2. Uji petik blok , dapat diterima hanya jika digunakan jumlah blok yang cukup
  3. Uji petik sembarang,  mengamati suatu populasi dan memilih unsur yang menjadi sampel tanpa memperhatikan ukuran, sumber, atau karakteristik lain yang membedakan tanpa memihak. Kelemahannya adalah kesulitan auditor untuk sama sekali tidak memihak dalam memilih unsur yang menjadi sampel

 

5.   Metode seleksi sampel probabilistis

Hal yang harus diperhatikan dalam menentukan sampel probabilitas adalah:

  1. Penerapan “population of interest” Populasi harus  ditetapkan konsisten dengan tujuan audit dan uji petik yang mendasari sampel yang diambil
  2. Unit uji  petik harus ditetapkan

Metode ini terdiri dari:

  1. Seleksi sampel acak sederhana,  setiap kombinasi yang mungkin dari unsur-unsur  dalam suatu populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Dapat digunakan tabel angka acak untuk mendukung proses seleksi.
  2. Seleksi sampel sistematis, menghitung suatu interval dan kemudian memilih unsur sampel secara metodis berdasarkan besarnya interval.
  3. Seleksi probabilitas yang proporsional dengan ukuran dan seleksi sampel stratifikasi.

 

6. Uji petik Atribut merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengestimasi proporsi unsur-unsur dalam satu populasi yang mengandung karakteristik atau atribut yang menjadi fokus kepentingan. Proporsi ini  merupakan tingkat keterjadian/occurance rate, merupakan rasio dari unsur  yang mengandung atribut khusus terhadap jumlah unsur populasi.

7.   Biasanya tingkat keterjadian yang diperhatikan auditor/jenis tingkat pengecualian dalam populasi data akuntansi, yaitu:

  1. Deviasi terhadap prosedur pengendalian yang dibuat klien
  2. Kekeliruan atau penyimpangan moneter dalam populasi data transaksi, dan
  3. Kekeliruan/penyimpangan moneter dalam rincian saldo akun.

 

8. Tingkat keterjadian atau pengecualian dalam uji petik acak atau sistematis adalah merupakan ukuran yang tidak bias dari tingkat pengecualian dalam  keseluruhan populasi.

 

9.   Dalam menggunakan uji petik atribut dalam auditing, auditor harus mengetahui tingkat deviasi yang paling mungkin. Dengan demikian auditor mengarahkan pada upper limit teratas dari estimasi interval. Batas atas ini disebut CUER (Computed upper exception rate) dan didefinisikan sebagai tingkat deviasi tertinggi yang dihitung dalam pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi.

 

10.Distribusi Uji Petik merupakan suatu frekuensi distribusi dari hasil-hasil atas seluruh sampel yang mungkin dari suatu ukuran tertentu yang dapat diperoleh dari populasi yang berisi beberapa parameter spesifik. Estimasi atribut didasarkan pada distribusi binomial.

 

 

 

 

 

11. Metode penerapan uji petik atribut dalam audit terbagi dalam 3 kelompok yaitu :

  1. Perencanaan Sampel

1)      Nyatakan tujuan dari pengujian audit

2)      Definisikan atribut dan kondisi deviasi. Atribut dari kepentingan dan kondisi deviasi berasal langsung dari program audit.

3)      Definisikan populasi, mengambil sampel secara acak dari keseluruhan populasi dan menggenerelalisasi hasilnya untuk seluruh populasi

4)      Definiskan unit uji petik.

5)      Tentukan pengandalan berlebih yang dapat diterima.

6)      Tentukan tingkat deviasi yang dapat ditoleransi.

7)      Estimasikan tingkat deviasi populasi yang diharapkan.

8)      Tentukan ukuran sampel awal. Ukuran sampel dipengaruhi oleh empat faktor yaitu:ukuran populasi, tingkat deviasi yang dapat ditoleransi, resiko pengandalan berlebih pada pengendalian intern yang dapat diterima, dan tingkat deviasi populasi yang diharapkan.

  1. Pemilihan Sampel dan Pelaksanaan Pengujian

1)      Pilih sampel,  unsur-unsur tertentu dalam populasi yang akan diikutkan sebagai sampel

2)      Laksanakan prosedur audit,  memeriksa setiap unsur di dalam sampel untuk mendapatkan catatan deviasi yang ditemukan.

  1. Evaluasi Hasil

1)      Generalisasikan hasil dari sampel untuk populasi.

2)      Analisa deviasi

3)      Putuskan akseptabilitas dari populasi tersebut

 

C.  MELENGKAPI TES DALAM SIKLUS PENJUALAN DAN PENAGIHAN REKENING PIUTANG

1. Tujuan audit atas saldo accounts receivable

a)      Detail tie-in: accounts receivable dibuat aging sesuai dengan master file.

b)      Existence: piutang usaha yang dicatat ada

c)      Completeness: semua piutang usaha telah dicata

d)     Accuracy: pencatatan piutang usaha akurat

e)      Classification: pengklasifikasian piutang usaha tepat

f)       Cut off: pencatatan piutang usaha terjadi pada periode yang sesuai

g)      Realizable value: piutang usata dicatat memadai pada nilai yang dapat direalisasi

h)      Rights: piutang usaha sah milik klien

i)        Presentation and disclosure: penyajian dan pengungkapannya telah memadai

 

2.   Langkah-langkah dalam menyusun kertas kerja perencanaan bukti

a)      Menentukan materialitas dan menetapkan risiko audit beserta inherent risk atas accounts receivable.

b)      Menetapkan control risk atas siklus sales and collection.

c)      Merancang dan melaksanakan tes atas kontrol dan substantif tes atas transaksi dalam siklus sales and collection.

d)     Merencanakan dan melaksanakan prosedur analitis atas saldo accounts receivables.

e)      Merencanakan tes mendetail atas saldo accounts receivable untuk memenuhi tujuan audit atas accounts receivable.

 

3. Pengujian terinci yang terpenting yang dilakukan dalam pengujian accounts receivable adalah konfirmasi.

a)      Accounts receivable ditambahkan dengan benar dan sesuai dengan master file dan buku besar

b)      Accounts receivable yang tercatat benar-benar ada

c)      Accounts receivable seluruhnya tercata

d)     Accounts receivable dicatat dengan akurat

e)      Accounts receivable diklasifikasikan dengan layak

f)       Pisah batas telah tepat

g)      Accounts receivable dicatat pada realizable value

h)      Klien berhak atas Accounts receivable

i)        Accounts receivable telah disajikan dan diungkapkan dengan layak

4.   AICPA mensyaratkan dilakukannya konfirmasi atas account receivable kecuali jika:

a)      jumlahnya tidak material

b)      konfirmasi yang diterima lambat dan diragukan keandalannya

c)      inherent risk dan control risk rendah sehingga dapat digunakan prosedur alternatif pengumpulan bukti.

5.   Keputusan penting dalam melakukan konfirmasi di antaranya:

a)      Jenis konfirmasi positif (harus dijawab apakah sesuai atau tidak) atau negatif (hanya perlu dijawab jika tak sesuai). Konfirmasi negatif dilakukan (dan sebaliknya) bila:

  • Jumlah satuan accounts receivable banyak, namun nilainya masing-masing kecil.
  • Control risk dan inherent risk rendah.
  • Tidak ada alasan konfirmasi itu tidak akan diperhatikan.

b)      Waktu konfirmasi, sedekat mungkin dengan tanggal neraca.

c)      Jumlah sampel yang akan dikonfirmasi.

d)     Pemilihan item yang akan diuji, biasanya dilakukan dengan stratifikasi.

 

6. Jika konfirmasi positif tidak ditanggapi, auditor perlu menguji lagi antara lain

  1. Penerimaan kas kemudian
  2. Salinan faktur penjualan
  3. Dokumen pengiriman
  4. Korespondensi dengan klien

 

7. Ketidaksesuaian konfirmasi dapat terjadi karena pembayaran telah dilakukan tapi klien belum menerimanya untuk dicatat, barang belum diterima, barang telah dikembalikan, dan kekeliruan klerikan dan jumlah yang diperselisihkan

 

 

D.  AUDIT SAMPLING UNTUK TES RINCIAN SALDO

1.   Permasalahan utama yang dihadapi auditor dalam tes rincian saldo adalah sebagai berikut:

a)      Menentukan jumlah sampel.

b)      Memilih item / sampel di antara populasi. Suatu cara yang banyak dilakukan adalah dengan membuat stratifikasi atas populasi. Dari tingkatan berdasarkan nilai rupiah tersebut kemudian ditentukan masing-masing sampel yang akan diambil. Dengan demikian dapat dilakukan penekanan terhadap suatu strata populasi dengan tidak mengabaikan strata populasi yang lain.

c)      Mengevaluasi hasil sampling. Setelah diketahui hasil pengujian atas sampel, kemudian dicari generalisasi untuk  seluruh populasi. Caranya dengan menjumlahkan dari setiap strata ( misstatement / nilai sampel yang diambil ) x nilai buku strata tsb. Meskipun masih terdapat kemungkinan sampling error, namun hal ini cukup representatif terutama apabila auditor menggunakan statistical sampling.

 

2. Langkah-langkah yang diambil dalam metode sampling atas monetary unit (SMU) :

a)      Merencanakan sampel.

1)      Menyatakan tujuan pengujian.

2)      Menetapkan kondisi salah saji.

3)      Menetapkan populasi.

4)      Menetapkan unit sampling, dalam dollar atau unit lain.

5)      Menentukan salah saji yang dapat diterima.

6)      Menentukan resiko yang dapat diterima dari kesalahan penerimaan (ARIA). Penentuannya dipengaruhi oleh control risk, acceptable audit risk, dan substantive test.

7)      Mengestimasikan tingkat pengecualian dari populasi.

8)      Menentukan jumlah sampel awal. Penentuan sampel dipengaruhi oleh materialitas, asumsi rata-rata kesalahan atas salah saji populasi, ARIA, nilai buku populasi, tingkat perkecualian populasi, dan hbubungan dengan model resiko audit.

b)      Memilih sampel dan melaksanakan pengujian.

1)      Memilih sampel. Dapat dilakukan dengan cara random dan sistematis, yakni dengan random sederhana, sestematis, atau dengan komputerisasi.

2)      Melaksanakan prosedur audit.

c)      Mengevaluasi hasil pengujian.

1)      Menggeneralisasikan dari sampel ke populasi. Terdapat empat aspek yang harus diperhatikan dalam metode MUS :

a)      Tabel atribut sampling harus digunakan.

b)      Hasil atribut tersebut harus dikonversikan ke dollar / rupiah.

c)      Harus dibuat asumsi persentase salah saji atas setiap item yang mengandung salah saji.

d)     Hasil statistik MUS digunakan sebagai error bounds.

2)      Menganalisa perkecualian.

3)      Memutuskan penerimaan terhadap populasi. Apabila populasi tersebut ditolak, dapat dilakukan beberapa langkah lanjutan yakni dengan meningkatkan pengujian terhadap area tertentu, menambah jumlah sampel, membuat jurnal penyesuaian terhadap perkiraan bersangkutan, meminta klien membetulkan lebih dahulu populasinya, atau bahkan memberikan pendapat selain unqualified.

3.   Kelebihan SMU

a)      Secara otomatis memilih nilai rupiah yang lebih tinggi untuk di-sampling.

b)      Mengurangi pengulangan pengujian atas sampel yang sama sehingga mengurangi biaya.

c)      Penerapannya cukup mudah.

d)     Memberikan kesimpulan statistik dalam nilai rupiah.

 

4.   kekurangan SMU

a)      Total error bound yang dihasilkan mungkin terlalu tinggi.

b)      Dalam populasi yang besar, diperlukan bantuan komputer untuk pemilihan sampel.

 

 

BAGIAN IV

APILKASI DARI PROSES AUDIT KE SILUS LAINNYA

 

  1. A.    AUDIT ATAS SIKLUS PENGGAJIAN DAN KEPEGAWAIAN

1.   Siklus ini penting karena

  1. Gaji, upah, dan PPh pegawai merupakan komponen utama pada kebanyakan perusahaan.
  2. Beban tenaga kerja menjadi pertimbangan penting dalam penilaian persediaan.
  3. Penggajian merupakan bidang yang banyak menimbulkan pemborosan karena inefisiensi atau fraud.

2.   Perbedaan siklus ii dengan siklus lainnya

  1. Hanya ada 1 golongan transaksi penggajian
  2. Transaksi-transaksi lebih signifikan daripada akun neraca terkait
  3. Pengendalian internalnya biasanya efektif

3.   Audit atas siklus ini terdiri atas

  1. Peroleh pemahaman atas SPI
  2. Penetapan risiko pengendalian
  3. Pengujian pengendalian
  4. Pengujian substantif atas transaksi
  5. Pengujian analitis dan pengujian terinci atas saldo

4.   Tujuan audit atas transaksi penggajian

  1. Keberadaan: gaji dibayar untuk pekerjaan yang benar-benar dilakukan
  2. Kelengkapan: semua transaksi penggajian dicatat
  3. Akurasi: penggajian dicatat pada jumlah jam kerja dan tingkat upah aktual, pemotongan sebagaimana mestinya
  4. Klasifikasi: transaksi penggajian diklasifikasikan secara memadai
  5. Tepat waktu: pencatatan transaksi tepat waktu
  6. Posting dan pengikhtisaran: transaksi dimasukkan pada berkas induk penggajian dan diikhtisarkan dengan semestinya.

Dokumen sumber yang independen untuk verifikasi intern atas informasi upah:

5.   Berikut ini adalah fungsi, dokumen terkait, dan pengendalian intern

  1. Kepegawaian dan Penempatan Pegawai :

1)      Catatan kepegawaian ( personnel record ).

2)      Formulir otorisasi pengurangan ( deduction authorization form ).

3)      Formulir otorisasi tarif ( rate authorization form ).

Berguna untuk memberitahu petugas pengelola waktu dan penyiapan pembayaran gaji atas pegawai baru, otorisasi perubahan awal dan periodik atas tarif pembayaran , dan tanggal pemutusan hubungan kerja.

 

  1. Pengelolaan Waktu dan Penyiapan Pembayaran  Gaji :

1)      Kartu Absen ( time card )

2)      Tiket Waktu Kerja ( job time ticket )

3)      Laporan Ikhtisar Penggajian ( summary payroll report ).

4)      Jurnal Penggajian ( Payroll journal ).

5)      Berkas Induk Penggajian ( payroll master file ).

Pengendalian internal: penggunaan pencatat waktu atau metode lain untuk menjamin bahwa pegawai dibayar menurut jam kerja.

 

  1. Pembayaran Gaji :

1)      Cek Gaji ( payroll check ), untuk mencegah transaksi pembayaran gaji yang tidak diotorisasi.

Pengendalian internal: pembatasan otorisasi penandatanganan cek oleh orang yang tidak mempunyai akses terhadap pengedalian waktu atau penyiapan gaji, distribusi gaji oleh orang yang tidak terlibat fungsi lain, penyetoran kembali gaji yang tdak diambil.

 

d.      Surat Pemberitahuan Pajak, Penyiapan Surat Pemberitahuan dan Pembayaran Pajak

1)      untuk menginformasikan kapan setiap formulir harus diarsip , mencegah kekeliruan dan kewajiban potensial untuk pajak dan sanksi.

Pengendalian internal: penetapan kebijakan yang jelas mengenai kapan setiap formulir harus diarsip.

 

5.  Pengujian pengendalian dan pengujian atas transaksi

  1. Pahami SPI  penggajian dan kepegawaian.
  1. Tetapkan risiko pengendalian yang direncanakan.
  2. Evaluasi manfaat dan biaya dari menguji pengendalian.
  3. Rancangan pengujian atas pengendalian dan pengujian  substantif atas transaksi untuk memenuhi tujuan audit transaksi.

 

6.   Pengendalian Intern, Pengujian atas Pengendalian , dan Pengujian Substantif atas Transaksi

Pengujian atas transaksi dilaksanakan untuk memverfikasi saldo dalam siklus penggajian dan kepegawaian.

Pengujian atas pengendalian dilaksanakan apabila tidak ada bahan bukti dari pihak ketiga yang independen.

Aspek siklus penggajian dan kepegawaian dan pengujian atas transaksi terkait , yang tidak terdapat pada bab sebelumnya :

  1. Penyiapan Surat Pemberitahuan Pajak.
  2. Pembayaran pajak penggajian yang dipotong dan pemotongan lain dengan tepat waktu.

 

7.   Auditor perlu memperluas auditnya apabila:

  1. Penggajian secara signifikan mempengaruhi akun persediaan.
  2. Auditor merasa adanya kemungkian transaksi penggajian yang curang akibat kelemahan SPI.

Pertimbangan lain: penyiapan SPT tepat waktu, pembayaran potongan pajak dan potongan lainnya tepat waktu, dan pengisian kembali akun gaji impres.

 

8.   Pengujian untuk penggajian fiktif

Meliputi pengujian untuk dua macam fraud :

  1. Pegawai fiktif, penerbitan cek gaji kepada orang yang tidak bekerja bagi perusahaan.

Prosedur yang ditempuh : membandingkan nama-nama pada cek dengan kartu absen dan catatan lain, menelusuri transaksi jurnal penggajian , prosedur pengujian kelayakan penanganan pemberhentian pegawai.

 

  1. Jam kerja yang tidak benar, pegawai melaporkan melebihi jam kerja yang aktual.

Prosedur : merekonsiliasi total jam yang dibayar dengan catatan independen jam kerja.

Selain itu diperhatikan penyiapan SPT, pembayaran potongan lainnya, dan pengisian kembali akun gaji kecil.

 

9.

PROSEDUR ANALITIS UNTUK PENGGAJIAN DAN KEPEGAWAIAN

Prosedur  analitis Kekeliruan yang mungkin
  • Bandingkan saldo perkiraan beban gaji dengan tahun lalu ( disesuaikan untuk  peningkatan tingkat upah dan peningkatan volume ).
Salah saji akun beban gaji.
  • Bandingkan tenaga kerja langsung sebagai persentase dari penjualan dengan tahun lalu.
Salah saji dari tenaga kerja langsung

 

  • Bandingkan beban komisi sebagai persentase dari penjualan dengan tahun lalu.
Salah saji dalam beban komisi.
  • Bandingkan beban pajak ditanggung perusahaan sebagai persentase dari gaji dengan tahun lalu   (disesuaikan untuk perubahan dalam tarif pajak)
Salah saji dalam beban pajak ditanggung perusahaan.
  • Bandingkan akun hutang pajak penghasilan pegawai  dengan tahun lalu.
Salah saji dalam hutang pajak penghasilan pegawai.

 

10. Langkah-langkah dalam merancang pengujian terinci atas saldo utuk kewajiban penggajian:

  1. Tentukan materialitas dan tetapkan resiko audit yang dapat diterima serta risiko bawaan untuk akun kewajiban penggajian.
  2. Tetapkan risiko pengendalian untuk siklus penggajian dan kepegawaian.
  3. Rancang  dan laksanakan pengujian atas pengendalian, pengujian substantif atas transaksi dan prosedur analitis untuk siklus penggajian dan kepegawaian.
  4. Rancang dan laksanakan prosedur analitis untuk untuk saldo akun kewajiban penggajian.
  5. Rancang pengujian terinci atas saldo akun penggajian untuk memenuhi tujuan spesifik audit yang meliputi  prosedur audit, ukuran sampel, pos/unsur yang dipilih, dan saat pelaksanaan.

 

11. Akun wajib dalam siklus ini

  1. Jumlah yang dipotong dari pembayaran pegawai.
  2. Gaji dan Upah yang masih harus dibayar.
  3. Komisi yang masih harus dibayar.
  4. Bonus yang masih harus dibayar.
  5. Tunjangan libur, tunjangan pengobatan, dan kenikmatan lain yang masih harus dibayar.
  6. Pajak penghasilan pegawai yang masih harus dibayar.

Pengujian terinci atas saldo diperlukan atas akun beban yang mencakup : kompensasi pejabat, komisi, beban pajak penghasilan pegawai, total gaji.

           

 

  1. B.     AUDIT SIKLUS PERSEDIAAN DAN PERGUDANGAN

1. Audit atas persediaan dan pergudangan penting, lama, dan kompleks:

  1. Persediaan adalah bagian utama dari neraca, merupakan perkiraan terbesar yang melibatkan modal kerja.
  2. Persediaan lokasinya tersebar yang menyulitkan penghitungan dan pengendalian fisik.
  3. Persediaan bermacam ragam dan penilaiannya sulit.
  4. Ada beberapa metode penilaian persediaan yang dapat diterima.

 

2. Fungsi-fungsi yang membentuk siklus persediaan dan pergudangan:

  1. Memproses Purchase Order.

Meminta bagian pembelian untuk mengorder barang persediaan, permintaan dapat diajukan oleh pegawai gudang. Pengendalian atas permintaan pembelian dan order pembelian yang terkait harus dievaluasi dan diuji sebagai bagian dari siklus perolehan dan pembayaran.

  1. Menerima Bahan Baku Baru.

Menerima barang yang diorder disertai laporan penerimaan barang. Pengendalian dan penghitungan perlu untuk semua transfer.

  1. Menyimpan Bahan Baku.

Barang yang diterima dari bagian penerimaan disimpan di gudang sampai saatnya dibutuhkan untuk proses produksi. Persediaan perpetual di-update dan membukukan perpindahan dari perkiraan bahan baku ke barang dalam proses.

  1. Memproses Barang.

Bagian produksi harus mengadakan laporan produksi dan barang rusak sehingga catatan akuntansi mencerminkan pergerakan barang dan biaya produksi yang akurat. Sistem Akuntansi Biaya merupakan fungsi proses barang. Setelah pekerjaan selesai, biaya yang timbul dipindahkan dari barang dalam proses ke barang jadi.

  1. Menyimpan Barang Jadi.

Barang jadi disimpan di gudang menunggu pengiriman. Pengendalian fisik dengan memisahkan barang dalam beberapa area dengan akses terbatas. Pengendalian biasanya dianggap bagian siklus penjualan dan penerimaan kas.

  1. Mengirim Barang Jadi.

Tiap pengiriman / pengeluaran barang harus didukung dokumen pengiriman yang diotorisasi.

  1. Berkas Induk Persediaan Perpetual.

Berkas induk persediaan perpetual memasukkan informasi mengenai jumlah unit persediaan yang dibeli, dijual dan yang tersimpan atau informasi mengenai biaya per unit.

 

3. Berkas induk persediaan perpetual merupakan catatan yang memuat informasi mengenai jumlah unit persediaan yang dibeli, dijual, dan yang tersimpan atau informasi mengenai biaya per unit.

 

4.  Bagian-bagian audit atas persediaan:

  1. Memperoleh dan Mencatat Bahan Baku, Biaya Buruh dan Overhead.

Bagian ini meliputi pemrosesan order pembelian, penerimaan bahan baku dan penyimpanan bahan tersebut. Internal control fungsi ini dipahami dan diuji sebagai pengujian atas pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi dalam siklus perolehan & pembayaran dan siklus penggajian & kepegawaian.

  1. Transfer Aktiva Tetap.

Bagian ini mencakup fungsi pemrosesan barang dan menyimpan barang jadi. Dilakukan pengujian tersendiri atas siklus persediaan dan pergudangan.

  1. Pengiriman dan Pencatatan Pendapatan dan Biaya.

Bagian ini mencakup pencatatan pengiriman barang. Pemahaman dan pengujian internal control dilakukan sebagai audit atas siklus penjualan dan penerimaan kas. Pengujian atas transaksi berupa akurasi berkas induk persediaan perpetual.

  1. Pengamatan Fisik Persediaan.

Pengamatan penghitungan fisik pesediaan diperlukan untuk menentukan apakah persediaan yang tercatat benar-benar ada pada tanggal neraca dan dihitung dengan benar.

  1. Menilai Harga dan Mengkompilasi Persediaan.

Biaya yang digunakan untuk menilai persediaan diuji dengan pengujian harga. Hasil perhitungan fisik jumlah dan harga yang dicatat diuji dengan pengujian kompilasi.

 

5. Pengendalian Akuntansi Biaya adalah hal-hal yang berkaitan dengan persediaan fisik dan biaya yang terkait dari titik dimana bahan baku diminta pengorderannya sampai titik dimana barang jadi selesai diproduksi dan dipindahkan ke gudang.

Pengendalian ini dibagi dua kategori:

  1. Pengendalian fisik atas bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi.

1)      Penggunaan gudang yang terpisah dengan akses yang terbatas

2)      Penugasan pegawai tertentu

3)      Dokumen prenumbered untuk otorisasi pemindahan persediaan

4)      Berkas induk persediaan perpetual

  1. Pengendalian atas biaya yang berkaitan.

1)      Catatan biaya yang memadai.

6.  Pengujian atas Akuntansi Biaya.

Dalam mengaudit akuntansi biaya auditor berkepentingan dengan empat aspek:

  1. Pengendalian fisik

Pengujian dibatasi pada pengamatan dan tanya jawab. Diamati apakah gudang dikunci dan ditangani oleh pegawai yang kompeten.

  1. Dokumen dan catatan pemindahan persediaan.

Perhatian utama auditor dalam hal pemindahan persediaan ialah apakah pemindahan yang dicata benar terjadi, pemindahan yang terjadi telah dicatat, jumlah diskripsi dan tanggal transaksi dicatat dengan tepat. Pertama auditor memahami internal control, kemudian pengujian melalui pemeriksaan terhadap catatan dan dokumen dilakukan.

  1. Berkas induk persediaan perpetual.

Pengujian atas berkas induk persediaan perpetual untuk mengurangi pengujian fisik atau mengubah sat pelaksanaannya dilakukan dengan pemeriksaan dokumen, yaitu dokumen untuk verifikasi pembelian bahan yang mendukung pengurangan persediaan bahan dan peningkatan barang jadi, pengurangan persediaan barang jadi.

  1. Catatan biaya per unit.

Pencatatan akuntansi biaya yang memadai harus diintegrasikan dengan catatan produksi dan catatan akuntansi lain untuk mendapatkan biaya yang akurat untuk semua produk. Auditor harus memahami internal control, dan pengujian dilakukan sebagai bagian dari pengujian terhadap perolehan, penjualan dan penggajian. Pengalokasian overhead juga harus dievaluasi.

 

7.  Prosedur analitis dalam siklus ini

  1. Bandingkan persentase margin bruto dengan tahun lalu.
  2. Bandingkan perputaran persediaan [HPP/ rata-rata persediaan] dengan tahun lalu.
  3. Bandingkan biaya per unit persediaan dengan tahun lalu.
  4. Bandingkan nilai persediaan dengan tahun lalu.
  5. Bandingkan biaya manufaktur tahun berjalan dengan tahun lalu.

 

8    Pengujian terinci untuk siklus persediaan

Pengujian terinci ini dibahas dalam du aspek, yaitu:

  1. pengamatan fisik
  2. penetapan harga dan kompilasi

 

9    Pengamatan fisik persediaan

  1. Pengendalian Intern:

1)      Petunjuk yang jelas mengenai penghitungan fisik

2)      Verifikasi intern yang independen atas perhitungan

3)      Rekonsiliasi independen antara hasil penghitungan dengan berkas perpetual

4)      Pengendalian yang cukup atas kertas kerja

  1. Keputusan Audit

1)      Memilih prosedur audit

2)      Saat pelaksanaan

3)      Ukuran sampel

4)      Pemilihan pos atau unsur.

  1. Pengujian Pengamatan Fisik

Auditor harus:

1)      Hadir saat penghitungan fisik.

2)      Memahami jenis usaha klien

3)      Menelusuri semua bagian dimana persediaan digudangkan

4)      Membandingkan    persediaan   bernilai tinggi ke angka  penghitungan  tahun  sebelumnya dan berkas induk persediaan perpetual.

 

10.  Audit penetapan harga dan kompilasi

Penetapan harga mencakup semua pengujian atas biaya per unit apakah sudah tepat. Sedangkan kompilasi mencakup seluruh pengujian atas pengikhtisaran penghitungan fisik, perkalian harga dengan kuantitas, penjumlahan ikhtisar persediaan, dan penelusuran saldo ke buku besar.

  1. Pengendalian Penetapan Harga dan Kompilasi.

1)      Penggunaan biaya standar

2)      Penelaahan biaya per unit

3)      Penelaahan persediaan yang rusak, usang, perputarannya lambat atau salah saji.

4)      Dokumen dan catatan yang memadai dari penghitungan fisik

5)      Verifikasi intern oleh personel yang cakap dan independen

6)      Kartu persediaan prenumbered.

  1. Prosedur Penetapan Harga dan Kompilasi.

Kerangka acuannya adalah daftar persediaan yang didapat dari klien.

  1. Penilaian Persediaan

Metode penetapan harga harus sesuai dengan GAAP, konsisten dan mempertimbangkan nilai pasar dengan nilai penggantian.

 

11. Pemaduan pengujian

  1. Pengujian atas siklus perolehan dan pembayaran.

Saat verifikasi perolehan, biaya pembelian dapat mengalir langsung ke HPP, persediaan akhir bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi.

  1. Pengujian atas siklus penggajian dan kepegawaian.

Saat verifikasi biaya buruh, pencatatan biaya akuntansi untuk upah buruh langsung dan tidak langsung dapat diuji dengan siklus ini.

  1. Pengujian atas siklus penjualan dan penerimaan kas.

Audit unuk penyimpanan barang jadi, pengiriman HPP standar dilakukan dengan siklus ini.

  1. Pengujian atas akuntansi biaya.

Dimaksudkan untuk verifikasi pengendalian yang mempengaurhi persediaan tetapi tidak diverifikasi dalam ketig siklus diatas.

  1. Persediaan fisik, kompilasi, penetapan harga.

Audit ini penting karena kekeliruan pada salah satu menyebabkan salah saji persediaan dan   HPP.

 

  1. C.    AUDIT ATAS SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KEMBALI MODAL

1.   Siklus perolehan dan pembayaran  kembali modal meliputi pembayaran bunga dan deviden. Perkiraan perkiraan utama dalam siklus ini meliputi wesel bayar, utang kontrak, utang hipotik, utang obligasi, beban bunga, bunga masih harus dibayar, kas di bank, modal-saham biasa, modal – saham preferan, agio modal, modal donasi, laba ditahan, apropriasi laba ditahan, saham perbendaharaan, dividen yang diumumkan, utang dividen, perusahaan perorangan-perkiraan modal, perkiraan-perkiraan modal.

2.   Ciri khas siklus ini:

  1. Relatif sedikit transaksinya tetapi biasanya masing-masing transaksi jumlahnya material.
  2. Pengabaian suatu transaksi merupakan masalah audit utama karena satuannya umumnya material.
  3. Terdapat hubungan hukum antara satuan usaha klien dari pemegang saham, obligasi atau dokumen-dokuman pemilikan yang serupa.
  4. Terdapat hubungan langsung antara perkiraan bunga dan deviden dengan pinjaman dan modal.

 

3.   Metode perancangan pengujian terinci atas saldo wesel bayar:

  1. Tentukan materialitas dan tetapkan AAR dan IR untuk wesel bayar.
  2. Tentukan CR untuk wesel bayar
  3. Rancang dan laksanakan test of control, subtantif tes dan prosedur analitis untuk siklus perolehan dan pembayaran dan siklus penjualan dan penerimaan kas
  4. Rancang dan laksanakan prosedur analitis untuk saldo wesel bayar
  5. Rancang pengujian terinci atas saldo wesel bayar untuk memenuhi tujuan spesifik audit.

 

4.  Wesel bayar adalah kewajiban hukum terhadap kreditor yang mungkin dijamin oleh akiva maupun sama sekali tidak dijamin

  1. Pembahasan sekilas tentang perkiraan.

Perkiraan yang digunakan untuk wesel bayar dan bunga adalah wesel bayar, kas di bank, utang bunga, beban bunga.

  1. Tujuan Audit, untuk menentukan apakah:

1)      Struktur pengendalian intern terhadap wesel bayar cukup memadai

2)      Transaksi telah diotorisasi secara pantas dan telah dicatat sesuai tujuan pengujian transaksi

3)      Utang akibat wesel bayar dan beban bunga dan kewajiban yang masih harus dibayar yang berhubungan, telah dinyatakan dengan pantas dan sesuai tujuan pengujian terinci atas saldo

  1. Pengendalian Intern

1)      Otorisasi yang pantas atas penerbitan wesel baru oleh dewan direksi atau manajemen puncak

2)      Pengendalian yang mencukupi atas pembayaran pokok pinjaman dan bunga  sebagai bagian siklus perolehan dan pembayaran

3)      Dokumen dan catatan yang pantas meliputi buku tambahan dan pengawasan terhadap wesel-wesel   kosong atau telah dibayar oleh seorang petugas yang bertanggungjawab

4)      Verifikasi Independen secara peridodik melalui rekonsiliasi dengan buku besar dan dibandingkan dengan catatan pemegang wesel. Beban bunga wesel juga harus dihitung kembali.

  1. Pengujian atas transaksi

Meliputi peerbitan wesel bayar dan pembayaran kembali pokok pinjaman serta bunga. Pengujian harus ditekankan terhadap empat pengendalian intern yang telah dibahas di depan.

  1. Prosedur analitis

Prosedur analitis disini esensial karena pengujian terinci atas beban bunga dan bunga terutang sering kali dieliminasi saat hasilnya menguntungkan. Contoh prosedur analitis untuk wesel bayar dan perkiraan bunga:

1)      Hitung kembali taksiran beban bunga dn basis tingkat bunga rata-rata dan wesel bayar bulanan keseluruhan

2)      Bandingkan wesel bayar outstanding dengan than sebelumnya

3)      Bandingkan saldo total wesel bayar, beban bunga dan bunga terutang dengan tahun sebelumnya

  1. f.       Pengujian terinci atas saldo

Langkah  awal adalah penggunaan skedul wesel bayar dan bunga terutang yang diperoleh dari klien. Skedul wesel bayar digunakan sebagai kerangka acuan prosedur pengujian terinci atas saldo.

 

  1. Tujuan audit terinci atas saldo wesel bayar adalah:
  2. kelengkapan: suluruh wesel bayar yang ada telah dicatat.
  3. akurasi: penghitungan wesel bayar dan bunganya dalam skedul telah tepat
  4. penyajian dan pengungkapan: wesel bayar, beban bunga, dan bunga yang terutang disajikan dan diungkapan dengan memadai
  5. 4.      detail tie in: wesel bayar dalam skedul cocok dengan berkas induk
  6. 5.      eksistensi: wesel bayar yang tercatat benar-benar ada
  7. 6.      kewajiban: wesel bayar yang tercatat benar-benar kewajiban klien
  8. 7.      cut off: wesel bayar telah dicatat pada periode yang tepat

Dari ketujuh tujuan di atas, yang terpenting adalah kelengkapan, akurasi, serta penyajian dan pengungkapan.

 

5. MODAL  PEMILIK

  1. Tujuan Audit, menentukan apakah :

1)      Struktur pengendalian intern terhadap modal dan dividen yang berkaitan mencukupi

2)      Transaksi-transaksi modal telah dicatat sesuai dengan tujuan pengendalian ntern

3)      Saldo-saldo modal pemilik telah dilaporkan dan diungkapkan sesuai dengan tujuan pengujian terinci atas saldo (kepemilikan tidak layak diterapkan)

 

  1. Pengendalian Intern

Beberapa pengendalian intern penting yang diutamakan oleh auditor:

1)      Otorisasi yang pantas atas transaksi

2)      Petugas dari agen pemindahan saham yang independen

3)      Pencatatan yang  pantas dan pembagian tugas

 

 

6. AUDIT ATAS MODAL SAHAM DAN PAID IN CAPITAL

 

  1. Seluruh transaksi saham yang ada telah dicatat.Auditor dapat meminta konfirmasi mengenai transaksi-transaksi modal saham dan mengenai nilai dari transaksi-transaksi saham tersebut serta melakukan penelitian terhadap notulen rapat
  2. Transaksi saham yang pentas telah diotorisasi dan dinilai dengan pantas

Kebenaran nilai transaksi saham yang dilakukan secara tunai dapat diverifikasi dengan:

1)      meminta konfirmasi tentang jumlahnya kepada agen pemindah saham dan menelusuri jumlah transaksi saham yang ada ke dlam pemerimaan uang.

2)      memeriksa jumlah yang dikredit ke dalam modal saham dan agio saham adalah benar dengan melihat kembali pada akte perusahaan, apakah sesuai dengan nilai pari atau nilai modal saham yang ditetapkan.

 

 

 

  1. Modal saham dinilai dengan pantas

Pertimbangan penting dalam penilaian modal saham adalah verifikasi atas jumlah saham yang digunakan dalam menghitung laba perlembar saham. Saldo akhir dalam perkiraan modal diverifikasi mula-mula dengan menentukan jumlah saham beredar pada tanggal neraca.

  1. Modal saham diungkapkan dengan pantas.

Auditor harus yakin bahwa terdapat penjelasan yang mencukupi untuk setiap golngan saham, termasuk informasi mengenai jumlah saham yang diterbitkan dan beredar dan hak khusus dari setiap jenis saham tertentu.

Sumber informasi penting dalam menentukan apakah modal saham telah diungkapkan secara memadai adalah akte pendirian perusahaan, notulen rapat dewan direksi, analisis auditor terhadap transaksi-transaksi modal.

 

7.   AUDIT ATAS DIVIDEN

Penekanan audit adalah pada transaksinya dan bukan pada saldo akhir, kecuali jika ada utang dividen

Tujuan terpenting dari pengendalian atas dividen:

  1. Dividen yang dicatat telah diotorisasi
  2. dividen yang ada seluruhnya telah dicatat
  3. dividen telah dinilai dengan pantas
  4. dividen yang dibayarkan kepada pemegang sahan adalah absah
  5. utang dividen telah dicatat
  6. utang dividen telah dinilai dengan pantas.

 

8.   AUDIT ATAS LABA YANG DITAHAN.

  1. Titik awal audit atas laba ditahan adalah analisis atas laba ditahun untuk sepanjang tahun yang bersangkutan.
  2. Audit atas pengkreditan laba ditahan yang berasal dari laba tahun bersangkutan dilakukan dengan menelusuri jurnal dalam laba ditahan ke dalam laba bersih pada penghitungan laba rugi.
  3. Setelah auditor yakin suatu transaksi pantas diklasifikasikan transaksi laba ditahan, berikutnya harus ditentukan kebenaran nilainya.
  4. Pertimbangan penting lainnya adalah menyelidiki apakah ada transaksi yang seharusnya dimasukkan tapi belum dicatat.
  5. Hal penting dalam menentukan apakah laba ditahan diungkapkan dengan benar adalah keberadaan pembatasan-pembatasan terhadap pembayaran deviden.

 

  1. D.    AUDIT ATAS SALDO KAS

1.  Jenis-jenis akun kas

  1. Akun kas umum
  2. Akun gaji impres → dibentuk untuk melakukan pembayaran gaji dan upah
  3. Akun bank cadangan → serupa dengan akun kas umum, namun pada tingkat cabang
  4. Dana kas kecil impres → digunakan untuk pengeluaran tunai yang nilainya kecil
  5. Setara kas → bersifat investasi jangka pendek, siap dikonversi menjadi kas dalam jangka pendek, dan tidak ada resiko perubahan nilai/bunga yang signifikan

 

2. Kecurangan/penyelewengan kas

  1. Lapping, yaitu proses penggelapan kas oleh pemegang kas dengan melakukan pinjaman tanpa persetujuan pejabat ybs dengan mengundur pencatatan penerimaan kas

Unsur:

1)      penerimaan kas tidak dicatat

2)      penerimaan yang tidak dicatat diambil pemegang kas

3)      gali lubang tutup lubang à diisi kembali setelah ada penerimaan berikutnya

  1. Kitting, bentuk window dressing dengan tujuan menutup kekurangan kas

cara: menarik cek dari rekening perusahaan pada suatu bank sebelum terjadi kliring, dan menyetorkannya ke bank lain, biasa dilakukan akhir bulan. à kedua rekening menunjukkan saldo yang lebih besar.

 

3. Metodologi audit kas akhir tahun

  1. Tentukan materialitas dan tetapkan AAR dan IR untuk kas di bank
  2. Tetapkan CR untuk kas di bank
  3. Rancang dan laksanakan pengujian substatif atas transaksi dan prosedur analitis untuk beberapa siklus
  4. Rancang dan laksanakan prosedur analitis untuk kas di bank
  5. Rancang pengujian rinci atas saldo kas

 

4. Faktor yang mempengaruhi audit kas akhir

  1. Walau saldo kas tidak terlalu besar, namun jumlah mutasinya umumnya lebih besar dari akun lainnya
  2. Kas adalah aset yang paling rawan dicuri

 

5.  PENGENDALIAN INTERNAL

  1. Pengendalian atas siklus transaksi yang mempengaruhi penerimaan dan pengeluran kas
  2. Rekonsiliasi bank yang independen

 

6.   PROSEDUR ANALITIS

  1. Membandingkan saldo akhir pada rekonsiliasi bank, setoran dalam perjalanan, cek-cek yang masih beredar, dan pos-pos rekonsiliasi lainnya dengan tahun sebelumnya.
  2. Membandingkan saldo kas dengan bulan sebelumnya

 

7.   PROSEDUR AUDIT SALDO KAS AKHIR TAHUN.

  1. Penerimaan konfirmasi bank à secara langsung
  2. Penerimaan suatu Rekening koran bank pada titik pisah batas

Tujuan: untuk memverifikasi pos rekonsiliasi bank klien akhir tahun dengan bahan bukti yang tidak dapat diakses oleh klien.

Pelaksanaan pembuktian dalam bulan sesudah tanggal neraca dengan cara :

1)      Menjumlah semua cancelled check, memo debit, setoran & memo kredit

2)      Mencek utk melihat bhw laporan bank akan seimbang jk dilakukan penjumlahan ke bawah

3)      Menelaah pos dalam penjumlahan untuk memastikan bhw semuanya telah dibatalkan bank dalam periode yang sesuai & tidak mengadakan penghapusan2 atau pengubahan2.

  1. Pengujian atas rekonsiliasi bank

Tujuan: untuk memverifikasi apakah saldo bank klien yang tercatat berjumlah sama dengan kas sebenarnya yang ada di bank kec untuk setoran dalam perjalanan. cek yang beredar, & pos penyesuaian lainnya. Dalam pengujian rekonsiliasi, rekening koran bank pisah batas menyediakan info untuk pelaksanaan tes.

1)      Verifikasi perhitungan  matematis rekonsiliasi bank

2)      Telusuri saldo rekening koran/konfirmasi bank pisah batas menurut bank pada rekonsiliasi bank;

3)      Telusuri cek yang termasuk dalam laporan bank pisah batas thd daftar cek yang beredar pada rekonsiliasi bank & thd buku pengeluaran kas.

4)      Selidiki semua cek dengan jumlah yang signifikan yang termasuk dalam daftar cek yang beredar yang blm dikliring pada laporan pisah batas.

5)      Telusuri setoran dalam perjalanan s/d laporan berikutnya. Seluruh penerimaan kas yang blm disetorkan ke bank pada akhir tahun harus ditelusuri ke laporan pisah batas untuk meyakinkan bahwa semuanya disetorkan segera setelah awal tahun baru.

6)      Hitung semua pos rekonsiliasi lainnya dalam rekening koran bank & rekonsiliasi bank.

 

8.   Prosedur Berorientasi Fraud

  1. Pengujian yang diperluas atas rekonsiliasi bank

Yakni untuk memverifikasi apakah semua transaksi yang dimasukkan dalam buku untuk bulan terakhir tahun ybs telah dimasukkan/dikeluarkan dari rekonsiliasi bank & untuk memverifikasi apakah semua pos pada rekonsilasi bank telah dimasukkan dengan benar.

1)      Memulai dengan rekonsiliasi bank untuk bulan Nov & membandingkan seluruh pos rekonsiliasi dengan cancelled check & dokumen lain pada laporan bank bulan Des

2)      Semua sisa cancelled check & slip setoran dalam laporan bank bulan Des dibandingkan dengan jurnal pengeluaran dan penerimaan kas bulan Des.

3)      Semua pos yang belum selesai dalam rekonsiliasi bank bulan Nov & jurnal pengeluaran serta penerimaan bulan Des harus masuk rekonsiliasi 31 Des dari klien

4)      Pos rekonsiliasi dalam rekonsiliasi 31 Des harus merupakan pos dari rekonsiliasi bank bulan Nov & jurnal Des yang blm diselesaikan oleh bank.

 

  1. Pembuktian kas à pembuktian kas empat kolom

1)      Rekonsiliasi saldo laporan bank dengan saldo buku besar periode pembuktian kas

2)      Rekonsiliasi penerimaan kas yang disetor dengan buku penerimaan kas untuk suatu periode tt

3)      Rekonsiliasi cek yang dibatalkan yang diselesaikan bank dengan jurnal pengeluaran kas untuk periode tertentu

4)      Rekonsiliasi saldo laporan bank dengan so buku besar  pada akhir periode pembuktian kas.

Manfaatnya guna menetapkan apakah :

1)      Semua penerimaan kas yang tercatat telah disetorkan

2)      Semua setoran di bank dicatat dalam pembukuan

3)      Semua pengeluaran kas yang tercatat dibayarkan oleh bank

4)      Semua jumlah yang dibayar olehbank telah dicatat.

Pembuktian kas tidak bermanfaat untuk :

1)      mengungkapkan cek yang ditulis dengan jumlah yang salah, cek yang tidak sah/kesalahan lain di mana jumlah rupiah yang tampak pada cat pengeluaran kas ternyata salah

2)      Menemukan pencurian penerimaan kas /catatan & setoran jumlah kas yang tidak tepat.

 

  1. Pengujian untuk kitting

Mencatat semua tranfer bank yang dilakukan bbrp hari sebelum & sesudah tanggal neraca & menelusuri masing-masing ke cat akunt untuk dicatat dengan semestinya.

Pertimbangan: sifat kelemahan SPI dan fraud akibatnya, materialitas potensial fraud dan prosedur yang paling efektif  mencakup: konfirmasi A/R, pengujian lapping, penelahaan BUKU BESAR akun kas untuk pos Luar Biasa, penelusuran dari order pelanggan ke penjualan & penerimaan kas berikutnya, pemeriksaan persetujuan serta dokumen pendukung untuk A/R yang diragukan & return serta pengurangan penjualan.

 

9.  AUDIT ATAS AKUN GAJI IMPRES

  1. Dapat dilaksanakan dengan cepat apabila rekening gaji dan upah impres, serta rekonsiliasi yang independen atas akun gaji impres.
  2. Pos yang perlu direkonsiliasi à cek-cek yang beredar
  3. Dokumen yang diperlukan à rekonsiliasi bank, konfirmasi bank, laporan pisah batas
  4. Prosedur penting à uji pengendalian dan uji substantif atas transaksi

 

10.  AUDIT ATAS AKUN KAS KECIL

  1. a.      Jumlahnya tidak material namun selalu diperiksa dalam audit, karena kemungkian kecurangan dan permintaan klien.
  2. b.      Pengendalian internal à tanggung jawab pada 1 orang, penggunaan terpisah dari aktivitas lain, ada batasan jumlah, ada aturan tegas tentang penggunaannya.
  3. c.       Prosedur pentingà uji pengendalian, uji substantif atas transaksi

 

BAGIAN V

MENYELESAIKAN AUDIT

  1. E.  MENYELESAIKAN AUDIT

1.      Kewajiban bersyarat adalah kemungkinan potensi kewajiban di masa mendatang kepada pihak ketiga untuk jumlah yang tidak diketahui sebagai akibat aktivitas yang telah terjadi. Kondisi yang menyebabkan adanya kewajiban bersyarat :

  1. Terdapat kemungkinan pembayaran dimasa datang kepada pihak ketiga akibat kondisi saat ini
  2. Terdapat ketidakpastian atas jumlah pembayaran di masa datang
  3. Hasilnya akan ditentukan oleh peristiwa di masa datang

 

2.  TIGA TINGKAT KEMUNGKINAN (FASB 5) :

  1. Tinggi (probable) peristiwa mendatang mungkin terjadi.
  2. Sedang (reasonably possible) kemungkinan terjadi lebih besar dari remote tetapi lebih kecil dari probable.
  3. Rendah (remote) kesempatan terjadinya peristiwa di masa datang rendah.

Apabila potensi kerugian tinggi dan jumlah kerugian dapat diestimasi, kerugian tersebut diakui dan dimasukkan dalam laporan keuangan. Pengungkapan dalam catatan kaki diperlukan kalau jumlah potensi kerugian tidak dapat diestimasi dengan memadai atau kalau kemungkinan terjadi sedang. Potensi kerugian rendah tidak perlu akrual maupun pengungkapan.Catatan kaki menguraikan sifat kewajiban bersyarat tersebut seluas yang diketahui dan pendapat penasehat hukum atau manajemen atas hasil yang diharapkan.

 

3.  KEWAJIBAN BERSYARAT yang merupakan kepentingan utama auditor :

  1. Pending litigation atas paten,kewajiban produk,atau tindakan lain
  2. Perselisihan mengenai pajak penghasilan
  3. Garansi barang
  4. Wesel tagih didiskontokan
  5. Jaminan atas kewajiban pihak lain
  6. Saldo yang belum digunakan dalam letter of credit yang outstanding

 

4. PROSEDUR AUDIT YANG LAZIM DIGUNAKAN UNTUK MENCARI KEWAJIBAN BERSYARAT:

  1. Tanya jawab dengan manajemen (lisan atau tulisan) mengenai kemungkinan kewajiban bersyarat yang belum dicatat
  2. Telaah surat ketetapan pajak untuk melihat penyelesaian perselisihan atas pajak penghasilan
  3. Telaah notulen rapat direksi, komisaris, pemegang saham atas adanya indikasi tuntutan atau kewajiban lain
  4. Analisa beban hukum untuk periode yang diaudit dan telaah faktur dan pernyataan dari penasehat hukum atas adanya indikasi kewajiban bersyarat  khususnya tuntutan dan penetapan pajak yang ditunda
  5. Dapatkan konfirmasi dari seluruh pengacara utama mengenai status kewajiban bersyarat
  6. Telaah kertas kerja yang ada mengenai informasi yang menunjukkan potensi hal bersyarat
  7. Dapatkan letter of credit dekat tanggal neraca dan konfirmasi saldo yang digunakan maupun belum

 

5. Prosedur utama untuk mengungkapkan kewajiban bersyarat adalah surat konfirmasi dari penasehat hukum klien yang memberitahukan auditor atas perkara yang tertunda atau informasi lain yang melibatkan penasehat hukum yang relevan kepada pengungkapan laporan keuangan. Sifat dari penolakan pengacara untuk memberitahukan auditor informasi lengkap mengenai kewajiban hukum dibagi menjadi dua kategori :

  1. Penolakan akibat tidak adanya pengetahuan mengenai hal yang melibatkan kewajiban bersyarat
  2. Penolakan untuk mengungkapkan informasi karena dipertimbangkan sebagai informasi yang rahasia

6.   Pengacara menolak menyediakan informasi kepada auditor mengenai tuntutan yang secara material ada (asserted claims) atau unasserted claims, laporan audit harus dimodifikasi untuk mencerminkan tidak tersedianya bahan bukti. Surat konfirmasi standar dari pengacara harus mencakup informasi :

  1. Daftar perkara tertunda yang material,klaim,atau penetapan yang telah melibatkan pengacara
  2. Daftar klaim material yang belum didaftarkan dan taksirannya
  3. Permintaan informasi mengenai perkembangan masing-masing klaim, kemungkinan hasil yang tidak menguntungkan dan estimasi jumlah potensi kerugian
  4. Permintaan pernyataan bahwa daftar klien telah lengkap
  5. Pernyataan tangungjawab pengacara untuk memberitahukan manajemen apabila dalam pertimbangan pengacara terdapat masalah hukum yang memerlukan pengungkapan dalam laporan keuangan
  6. Permintaan identifikasi dan menguraikan alasan atas adanya pembatasan jawaban pengacara.

7. Auditor menyimpulkan bahwa terdapat kewajiban bersyarat maka harus mengevaluasi signifikansi dari potensi kewajiban dan sifat pengungkapan yang diperlukan dalam laporan keuangan.

8. Auditor mempunyai tanggungjawab untuk menelaah transaksi dan peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca untuk menentukan apakah terjadi sesuatu yang mempengaruhi penilaian atau pengungkapan atas laporan keuangan yang diaudit. Tanggungjawab auditor dibatasi untuk periode yang diawali tanggal neraca dan berakhir pada tanggal laporan audit.

 

9.  JENIS-JENIS PERISTIWA KEMUDIAN antara lain :

  1. Peristiwa kemudian yang mempunyai dampak langsung terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian.

Peristiwa kemudian yang memerlukan penyesuaian atas saldo perkiraan dalam laporan keuangan periode berjalan jika jumlahnya material :

1)      Pengumuman pailit pelanggan

2)      Penyesuaian perkara hukum dengan jumlah yang berbeda dari jumlah yang dicatat dalam buku

3)      Pelepasan peralatan yang tidak digunakan dalam operasi pada harga dibawah nilai buku saat ini

4)      Penjualan investasi pada harga dibawah harga perolehan yang dicatat

  1. Peristiwa yang tidak berdampak langsung terhadap laporan keuangan tetapi pengungkapannya dianjurkan.

Peristiwa ini cukup diungkapkan dengan menggunakan catatan kaki, namun bila signifikan dibuat pelengkap laporan keuangan historis berupa laporan yang memperhitungkan dampak peristiwa tersebut seandainya telah terjadi pada tanggal neraca

Transaksi yang terjadi dalam periode berikutnya yang memerlukan pengungkapan dan bukan penyesuaian dalam laporan keuangan :

1)      Penurunan dalam nilai pasar efek-efek yang disimpan sebagai investasi sementara atau penjualan kembali efek-efek

2)      Penerbitan obligasi atau efek-efek ekuitas

3)      Penurunan nilai pasar persediaan sebagai konsekuensi tindakan pemerintah yang menghalangi penjualan barang

4)      Kerugian persediaan yang tidak diasuransikan akibat kebakaran

 

10. PROSEDUR AUDIT UNTUK MENELAAH PERISTIWA KEMUDIAN:

  1. Prosedur terpadu sebagai bagian dari verifikasi atas saldo perkiraan akhir tahun meliputi pengujian pisah batas dan penilaian yang dilakukan sebagai bagian dari pengujian terinci atas saldo.
  2. Prosedur yang dilaksanakan secara khusus dengan tujuan menemukan transaksi atau peristiwa yang harus diakui sebagai peristiwa kemudian, untuk dimasukkan dalam saldo perkiraan tahun berjalan atau diungkapkan dengan catatan kaki

Auditor menentukan bahwa peristiwa kemudian yang penting terjadi setelah pekerjaan lapangan selesai,tetapi sebelum laporan audit diterbitkan.

 

11.  PENGUMPULAN BAHAN BUKTI AKHIR meliputi :

  1. Prosedur analitis akhir, digunakan sebagai bagian perencanaan audit, pelaksanaan dan penyelesaian audit.
  2. Evaluasi atas asumsi kelangsungan hidup, auditor mengevaluasi apakah terdapat keraguan mengenai kemampuan klien menjaga kelangsungan hidup paling tidak satu tahun setelah tanggal neraca
  3. Surat pernyataan klien, auditor perlu mendapatkan surat pernyataan yang mendokumentasikan pernyataan lisan manajemen terpenting sepanjang audit. Penolakan menandatangani surat pernyataan menyebabkan pemberian pendapat dengan pengecualian atau pernyataan tidak memberikan pendapat.
  4. Informasi lain dalam laporan tahunan. Dalam PSA 44 informasi lain adalan yang bukan bagian dari laporan tahunan tapi diterbitkan bersamanya.

 

12.  TUJUAN SURAT PERNYATAAN MANAJEMEN :

  1. Mengingatkan manajemen akan tanggungjawab mengenai asersi dalam laporan keuangan
  2. Mendokumentasikan tanggapan manajemen atas pertanyaan mengenai berbagai aspek dari audit
  3. Informasi lain dalam laporan tahunan

 

13. MENGEVALUASI HASIL

Aspek dari evaluasi :

  1. Kecukupan bahan bukti untuk menentukan apakah seluruh aspek penting telah secara cukup diuji setelah mempertimbangkan situasi penugasan  dengan menggunakan Check list penyelesaian penugasan .
  2. Bahan bukti yang mendukung pendapat auditor mencatat jejak kekeliruan dan menggabungkannya , biasanya digunakan metode neraca lajur kekeliruan yang tidak disesuaikan atau ikhtisar penyesuaian yang mungkin .
  3. Pengungkapan laporan keuangan auditor menggunakan daftar periksa pengungkapan laporan keuangan dan harus ditambah dengan pengalaman dalam akuntansi .
  4. Menelaah kertas kerja, Tujuannya :

1)      Mengevaluasi pelaksanaan staf yang belum berpengalaman

2)      Meyakinkan bahwa audit memenuhi standar pelaksanaan kantor akuntan publik.

3)      Menetralkan kepemihakan yang seringkali masuk kedalam pertimbangan auditor .

  1. Penelaahan Independen, tim audit harus dapat membenarkan bahan bukti yang dikumpulkan dan kesimpulan yang ditarik berdasarkan situasi tertentu dari penugasan .

 

14.  KOMUNIKASI DENGAN KOMITE AUDIT DAN MANAJEMEN .

  1. Mengkomunikasikan ketidakberesan dan tindakan melawan hukum. Dalam PSA 32 diwajibkan tanpa memperhatikan materialitas , tujuannya untuk membantu komite audit dalam melaksanakan peranan supervisi atas laporan keuangan yang andal .
  2. Mengkomunikasikan kondisi SPI yang dapat dilaporkan .
  3. Komunikasi lain dengan komite audit.  PSA 48 meminta untuk semua penugasan dari BAPEPAM dan audit lain dimann terdapat komite audit atau badan yang sejenis yang unsurnya meliputi :

1)      Tanggung jawab auditor yang meliputi ; untuk mengevaluasi SPI dan konsep keyakinan memadai .

2)      Pokok-pokok kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan .

3)      Penyesuaian laporan keuangan yang signifikan .

4)      Ketidaksepakatan dengan manajemen yang meliputi ruang lingkup,penerapan prinsip akuntansi, kalimat laporan

5)      Kesulitan dalam melaksanakan audit .

  1. Surat kepada manajemen untuk memberikan rekomendasi akuntan publik untuk memperbaiki usaha klien .

 

15. PENEMUAN FAKTA KEMUDIAN

Auditor sebaiknya meminta klien menerbitkan dengan segera laporan keuangan yang direvisi yang berisi penjelasan mengenai alasan revisi tersebut .Kalau laporan keuangan periode berikutnya telah selesai sebelum laporan revisi diterbitkan dapat diungkapkan laporan periode berikutnya ., kalau berhubungan dengan publik harus memberitahukan BAPEPAM . Jika klien menolak auditor harus memberitahu dewan direksi dan komisaris. Penemuan fakta kemudian yang memerlukan penerbitan kembali bukan berasal dari kejadian yang terjadi setelah tanggal laporan auditor

 

 

From → Audit

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: