Skip to content

Resume Perpajakan

February 16, 2012

RESUME PPH

Subjek Pajak dibedakan menjadi :

  1. 1.       Subjek Pajak orang pribadi:

a)      SPOP DN

  • orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan
  • orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia

b)      SPOP LN

orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang:

  • menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
  • dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
  1. Subjek Pajak barupa warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan enggantikan yang berhak.
  2. 3.        Subjek Pajak badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,  persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

1)      DN. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia

2)      LN. badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang

  • menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
  • dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia

>>Pengecualian Badan Sebagai Subjek Pajak

  • Pembentukannya berdarasarkan ketentuan perundang – undangan
  • Pembayarannya bersumber dari APBN atau APBD
  • Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat dan daerah
  • Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara
  1. 4.       Bentuk Usaha Tetap (BUT)

adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :

a)      tempat kedudukan manajemen;

b)      cabang perusahaan;

c)       kantor perwakilan;

d)      gedung kantor;

e)      pabrik;

f)       bengkel;

g)      gudang;

h)      ruang untuk promosi dan penjualan;

i)        pertambangan dan penggalian sumber alam;

j)        wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan;

k)      perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;

l)        proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;

m)    pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;

n)      orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;

  • o)      agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di  Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.

p)      komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh  penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet

Yang Tidak termasuk Subjek Pajak :

  1. badan perwakilan negara asing;
  2. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-   orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka,   dengan   syarat  bukan WNI  dan  di  Indonesia  tidak  menerima   atau  memperoleh      penghasilan lain di luar jabatan  atau  pekerjaannya tersebut  serta negara yang  bersangkutan  memberikan    perlakuan timbal balik;
  3. organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat :
  4. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan  Menteri  Keuangan    dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain    untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.”

Objek Pajak PPH

adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

  1. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya,   kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
  2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
  3. laba usaha;
  4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
  5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
  6. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  7. dividen
  8. pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  9. royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
  10. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  11. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
  12. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
  13. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
  14. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
  15. premi asuransi; yaitu iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  16. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
  17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah ;
  18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan ;dan
  19. surplus Bank Indonesia.

Penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final adalah:

  1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
    1. Bunga dari deposito,tabungan dan diskonto SBI ≥Rp7.500.000 = 20% (PP 131/2000)
    2. Surat Utang Negara = 20% (PP No. 27/2008)
    3. Bunga Simpanan Koperasi ≥Rp240.000 = 10% (PP No. 15/2009)
    4. Bunga dan Diskonto Obligasi dengan Kupon dan atau Obligasi Tanpa Kupon
      1.                      i.      WP DN dan BUT = 15 %
      2.                    ii.      WP LN = 20%
  2. Penghasilan berupa hadiah undian = 25% dari jumlah bruto (PP No. 132/2000)
  3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.

Penghasilan

Tarif

Dasar Hukum

Transaksi Penjualan Saham

0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan

PP No. 17/2009

Penjualan saham pendiri,

(kecuali saham pendiri perusahaan pasangan usaha yang dimiliki oleh perusahaan modal ventura)

ditambah 5% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan

Transaksi Derivatif

2,5% dari margin awal

Penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yg diterima oleh perusahaan modal ventura

0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal

PP No. 4/1995

  1. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan: (PP 71/2008)
    1. Pengalihan hak tanah dan/atau bangunan = 5%
    2. Pengalihan hak Rumah Sederhana/ Rumah Susun Sederhana = 1%
  2. Persewaan tanah dan/atau bangunan = 10% nilai bruto (PP 5/2002)
    1. Usaha Jasa Konstruksi (Berdasarkan PP No. 40/2009)

Perencanaan*

Pelaksanaan*

Pengawasan*

Usaha Kecil

4%

2%

4%

Usaha Menengah/Besar

4%

3%

4%

Non Kualifikasi

6%

4%

6%

Yang Tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah :

  1. bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang  dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
  2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga  sedarah  dalam  garis  keturunan  lurus  satu  derajat,  dan  oleh  badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil  termasuk  koperasi  yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;sepanjang tidak ada hubungan  dengan  usaha,  pekerjaan,  kepemilikan,   atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
  3. warisan;
  4. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
  5. d.penggantian atau  imbalan  sehubungan  dengan  pekerjaan  atau  jasa  yang  diterima  atau  diperoleh  dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;
  6. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi  kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
  7. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam  negeri, koperasi, Badan Usaha Milik  Negara, atau Badan Usaha  Milik Daerah, dari  penyertaan  modal pada badan  usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :

1)      dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

2)      bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik  Negara  dan  Badan Usaha  Milik  Daerah yang    menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang  memberikan dividen  paling  rendah 25%  (dua puluh lima persen)  dari  jumlah  modal  yang  disetor dan harus mempunyai  usaha  aktif  di luar kepemilikan saham   tersebut;

  1. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh  Menteri  Keuangan,   baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
  2. penghasilan dari modal yang  ditanamkan  oleh  dana  pensiun
  3. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan  komanditer  yang  modalnya  tidak  terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
  4. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan  usaha yang didirikan dan menjalankan usaha  atau  kegiatan  di  Indonesia,  dengan  syarat  badan  pasangan   usaha tersebut :

1)      merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan

2)      sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia

  1. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu
  2. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
  3. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarka Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 6 ayat 1

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap,

ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :

  1. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain :
    1. biaya pembelian bahan;
    2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
    3. bunga, sewa, dan royalti;
    4. biaya perjalanan;
    5. biaya pengelolaan limbah;
    6. premi asuransi;
    7. biaya promosi dan penjualan
    8. biaya administrasi; dan
    9. pajak kecuali pajak penghasilan
  2. penyusutan dan amortisasi
  3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahan oleh menkeu,,
  4. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan  dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
  5. kerugian selisih kurs mata uang asing;
  6. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
  7. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
  8. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
  9. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
  10. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di  indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
  11. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; (ada di KUP)
  12. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
  13. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kompensasi Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:

  1. Rp15.840.000,00 untuk diri WPOP
  2. Rp1.320.000,00  tambahan untuk WP yangkawin;
  3. Rp15.840.000,00 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
  4. Rp1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah apabila:

  1. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
  2. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
  3. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

Penghasilan neto suami-isteri diatasdikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.

Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya.

Biaya yang tidak boleh dikurangkan:

  1. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha
    koperasi;
  2. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
  3. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali untuk:
    1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank, leasing, kredit
    2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial
    3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan
    4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
    5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
    6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  4. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi.
  5. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura  dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur  dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  6. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
  7. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan kecuali untuk zakat dan keluarga dalam garis lurus sederajat atau semenda.
  8. Pajak Penghasilan;
  9. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
  10. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
  11. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan.

Penyusutan:

Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan
dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi dengan persentase.

 

Kelompok harta tak  berwujud

Masa manfaat

(tahun)

Tarif penyusutan sebagaimana

dimaksud dalam

Garis Lurus

Saldo Menurun

1 Bukan Bangunan  
  Kelompok 1 4 25% 50%
Kelompok 2 8 12,5% 25%
Kelompok 3 16 6,25% 12,5%
Kelompok 4 20 5% 10%
2 Bangunan  
  Kelompok 1 20 5%  
Kelompok 2 10 10%  

 

Tarif Pajak:

Pasal 17 Ayat (1) WP OP :

sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

5%
(lima persen)

di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

15%
(lima belas persen)

di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

25%
(dua puluh lima persen)

di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

30%
(tiga puluh persen)

(2a) WP Badan 2010 = 25%

(2b) WP Badan dengan komposisi saham 40% saham dipegang publik = 20%

(2c) Dividen WP OP DN = 10% Final

Pasal 21 Objek Pajak:

  1. Pegawai tetap PKP = Ph Bruto – (Biaya Jabatan + Iuran Pensiun) – PTKP x Tarif 17

Pasal 22

  1. Pembelian Bendahara dengan jumlah diatas Rp 1 juta = 1,5%
  2. Impor Barang; dengan API= 2,5 %; tidak ada API dan Impor yang tidak dikuasai = 7,5%
  3. impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir API = 0,5%
  4. Semen = 0,5%; Rokok = Ps 17; Kertas = 0,1%; Baja = 0,3%; Otomotif = 0,45%
Penjualan BBM dan BBG

SPBU

Swastanisasi (Final)

Pertamina (Tidak Final)

a. Premium

0,30%

0,25%

b. Solar

0,30%

0,25%

c. Premix/Super TT

0,30%

0,25%

d. Minyak Tanah

0,30%

e. Gas/LPG

0,30%

f. Pelumas

0,30%

Pasal 23

  1. Dividen selain untuk WPOP DN, Bunga, Royalti, hadiah penghargaan dan bonus selain dipotong PPh 21 = 15%
  2. Penghasilan sewa selain tanah dan atau bangunan = 2%
  3. Seluruh jasa selain yang telah dipotong PPh 21 (OP) = 2 %

Pasal 25 Angsuran Pajak

  1. Besar angsuran bulanan = Penghasilan Terutang – Penghasilan Tidak Teratur (PPh 21, 22, 23) – Penghasilan Luar Negeri (PPh 24, PPh 26)/ 12 bulan.
  2. Special Case (PMK 208/2009)
    1. WP Baru, Penghasilan terutang selama bulan pertama berdiri disetahunkan lalu dibagi 12.
    2. WP Bank, Laba dari Laporan Keuangan Triwulanan dikali 4 lalu dibagi 12.
    3. WP BUMN dan BUMD berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP).
    4. Orang Pribadi Pengusaha Tertentu = 0,75% dari omzet

Pasal 31E Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUME PPN

Kriteria Penyerahan BKP

  1. penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian;
  2. pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);
  3. penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
  4. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas BKP;
  5. BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
  6. penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar cabang;
  7. penyerahan BKP secara konsinyasi; dan
  8. penyerahan BKP oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan BKP.

Objek PPN

  1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
  2. Impor BKP;
  3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
  4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah . Pabean;
  5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
  6. Ekspor BKP oleh Pengusaha Kena Pajak.
  7. Ekspor BarangKena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
  8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

 

Pelaporan Usaha Untuk di Kukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha yang melakukan :

  • Penyerahan BKP (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah Pabean; atau
  • Melakukan ekspor BKP,
  • Pengusaha Kecil yang memilih dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang.

Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang NO 42 Tahun 2009.

Pengusaha Kecil

Pengusaha Kecil dibebaskan dari kewajiban mengenakan/memungut PPN atas penyerahan BKP (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) sehingga tidak perlu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kecuali apabila Pengusaha Kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka Undang-undang PPN berlaku sepenuhnya bagi Pengusaha Kecil tersebut.Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).

Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan PPN

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan BKP dan Jasa Kena Pajak, sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana berikut

  1. A.     Jenis Barang Yang Tidak Dikenakan PPN
  2. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi:
  3. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, yaitu:
  4. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak.
  5. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.
  6. B.      Jenis Jasa Yang Tidak Dikenakan PPN
  7. jasa pelayanan kesehatan medis;
  8. jasa pelayanan sosial;
  9. jasa pengiriman surat dengan perangko;
  10. jasa keuangan;
  11. jasa asuransi;
  12. jasa keagamaan;
  13. jasa pendidikan;
  14. jasa kesenian dan hiburan;
  15. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
  16. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
  17. jasa tenaga kerja;
  18. jasa perhotelan;
  19. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
  20. jasa penyediaan tempat parkir;
  21. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
  22. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
  23. jasa boga atau katering.

Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

PPN dan PPnBM yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Tarif PPN & PPnBM

  1. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen)
  2. Tarif PPN atas ekspor BKP, ekspor BKP Tidaj Berwujud dan ekspor JKP adalah 0% (nol persen).

Dasar Penggenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, berupa: Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

  1. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP (BKP), tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang- Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
  2. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UndangUndang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
  3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-undang PPN.
  4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
  5. Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Nilai lain yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut:

  1. Pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
  2. Pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
  3. Penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual rata-rata;
  4. Penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
  5. Persedian BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar yang wajar;
  6. Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan atau yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapatdikreditkan, adalah harga pasar wajar;
  7. Penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
  8. Jasa pengiriman paket adalah adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
  9. Jasa anjak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi, dan diskon;
  10. Penyerahan BKP dan atau JKP dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP dan atau JKP antar cabang adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.
  11. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang adalah harga lelang.

Pengkreditan Pajak Masukan Pasal 8

  1. Pajak masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.
  2. Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan.
  3. Apabila dalam suatu Masa Pajak, jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang wajib dibayar oleh PKP.
  4. Apabila dalam suatu Masa Pajak, jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada jumlah Pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan Pajak Masukan yang dapat diminta kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
  5. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak.
  6. PM tidak dapat dikreditkan dalam hal:
    1. Transaksi menggunakan Faktur Pajak Standar namun tidak memenuhi ketentuan (Faktur Pajak cacat).
    2. Masa pengkreditan Pajak Masukan telah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya Masa Pajak diterbitkannya Faktur Pajak.
    3. Perolehan BKP atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP
    4. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
    5. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya  tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.
    6. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
    7. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

Faktur Pajak

Faktur Pajak dibuat pada:

  1. Saat penyerahan BKP/JKP
  2. Saat penerimaan pembayaran (dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan)
  3. Saat pembayaran termin (dalam hal peneyrahan sebagian tahap pekerjaan)
  4. Saat PKP menyampaikan tagihan ke Bendahara Pemerintah

Kelengkapan Faktur Pajak

  1. Faktur Pajak harus diisi dengan lengkap, jelas dan benar sesuai Pasal 13 ayat 5 UU PPN, apabila tidak merupakan Faktrur Pajak Cacat.
  2. Faktur pajak Penjualan yang memuat keterangan sesuai Pasal 13 ayat 5 UU PPN dipersamakan dengan Faktur Pajak.
  3. PPN yang tercantum dalam FP cacat tidak dapat dikreditkan, dan PKP penerbit dikenakan sanksi administrasi Pasal 14 ayat 4 UU KUP.
  4. Pengecualian : FP dianggap lengkap dalam hal FP tidak memuat keterangan mengenai Nama,Alamat,NPWP Pembeli untuk PKP ;dan
  5. FP dianggap lengkap dalam hal FP tidak memuat keterangan mengenai Nama,Alamat,NPWP Pembeli dan nama dan tandatangan yangh berhak menandatangani FP untuk PKP PE

Penomoran Faktur Pajak

Pengusaha kena pajak harus menerbitkan faktur pajak dengan menggunakan Kode dan nomor seri faktur pajak sesuai Lampiran III PER-13/PJ/2010.Apabila terjadi kesalahan pengisian kode dan nomor seri FP, maka FP yang diterbitkan merupakan FP cacat. Contoh:

010.000-10.00000025

8 digit nomor urut

2 digit tahun penerbitan

3 digit kode cabang

1 digit kode status

2 digit kode transksi

 

Artinya: penyerahan kepada selain pemungut PPN, faktur pajak normal (bukan pengganti), diterbitkan di tahun 2010 dengan nomor urut 25.

Khusus untuk PKP Eceran (PKP PE) diberikan kemudahan untuk menggunakan nomor sendiri yang dapat berupa nomor invoice atau nomor struk penjualan sebagaimana telah dipergunakaan saat ini, sampai dengan tanggal 31 Desember 2010. Mulai 1 Januari 2011 wajib melakukan penomoran faktur pajak sesuai ketentuan dalam lampiran III PER-13/PJ/2010.

Fasilitas PPN Pasal 16B

PPN & PPnBM TERUTANG TDK DIPUNGUT:

Pajak masukan atas perolehan BKP yang penyerahannya tidak dipungut PPN dapat  dikreditkan

  1. Proyek Pemerintah yang dibiayai hibah/pinjaman LN
  2. Penyerahan BKP ke KB Pulau Batam
  3. Penyerahan BKP ke KAPET

PPN DIBEBASKAN :

Pajak Masukan atas perolehan BKP yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan

  1. Penyerahan BKP/JKP kepada Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional/Pejabat dan tenaga Ahlinya
  2. Impor/Penyerahan BKP/JKP Tertentu
  3. Impor/Penyerahan BKP Strategis

PPN Kegiatan Membangun Sendiri (PMK 39/2010)

  1. tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan, yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain
  2. diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha
  3. luas keseluruhan paling sedikit 300 m2.
  4. DPP = 40% x dari seluruh biaya yang dikeluarkan atau dibayarkan, kecuali harga perolehan tanah
  5. Saat terutang PPN adalah saat dimulainya secara fisik kegiatan membangun sendiri.
  6. Tempat pajak terutang atas kegiatan membangun sendiri adalah di tempat bangunan tersebut didirikan.

Pemungut PPN:

  1. Bendaharawan Pemerintah atas pembelian barang/jasa diatas Rp 1 juta (KMK 563/2003).
  2. Kontraktor kontrak kerja sama pengusahaan minyak dan gasbumi dan kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin pengusahaansumber daya panas bumi (PMK 73/2010).

Pasal 16D

penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan terutang PPN

PKP Deemed PM (PMK 74/2010)

  1. Yaitu PKP yang dapat menggunakan (pilihan)pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan dalam menghitung PPN terutang dengan syarat:
  2. PKP yang mempunyai peredaran usaha dalam 2 tahun buku sebelumnya tidak melebihi Rp. 1,8 M untuk setiap 1 tahun buku; atau
  3. Wajib Pajak yang baru dikukuhkan sebagai PKP.
    1. Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung menggunakan deemed omzet yaitu sebesar :
    2. 60% dari Pajak Keluaran untuk penyerahan Jasa Kena Pajak, atau
    3. 70% dari Pajak Keluaran untuk penyerahan Barang Kena Pajak.

PKP Yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu (PMK 79/2010)

  1. Yaitu PKP yang diwajibkanmenggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan dalam menghitung PPN.
  2. Pedoman pengkreditan PM ditujukan kepada:
  3. PKP penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran sebesar 90% dari PK.
  4. PKP penyerahan emas perhiasan secara eceran sebesar 80% dari PK.

 

From → Perpajakan

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: