Skip to content

Seminar Keuangan Publik

February 16, 2012

Keuangan publik adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas finansial pemerintah, yaitu seluruh unit pemerintah dan institusi atau organisasi yang dikendalikan dan didanai oleh pemerintah (contoh BUMN)

Keuangan publik menjelaskan dan menganalisis:

  • Belanja publik dan teknik yang digunakan pemerintah untuk membiayai belanja tersebut
  • Mengapa jasa tertentu harus disediakan oleh negara
  • Mengapa pemerintah menggantukan penerimaannya pada beberapa aspek tertentu seperti pajak

Alasan mempelajari keuangan publik (KP)

  • KP erat kaitannya dalam proses pengambilan Keputusan atas asas demokrasi, atau dalam politik anggaran
  • Sektor publik yang terus mengalami pertumbuhan dalam jumlah yang besar
  • Perhatian masyarakat atas pajak yang mereka bayarkan

Kelemahan ekonomi kapitalis, prinsip kapitalis adalah pelaku ekonomi merupakan yang memiliki modal

  • Adanya barang publik seperti air, tidak dapat disediakan oleh pasar karena tiap orang memerlukannya
  • Adanya perbedaan biaya pribadi dan biaya sosial, manfaat pribadi dan manfaat sosial
  • Adanya risiko yang sangat besar yang tidak mungkin dikelola oleh swasta
  • Adanya monopoli
  • Adanya inflasi/deflasi yang tidak dapat diselesaikan oleh mekanisme pasar
  • Distribusi pendapatan yang tidak merata

Kriteria mengevaluasi kebijakan publik

  • Equity dan fairness
  • Efisiensi ekonomi
  • Sistem maternal (pemerintah menjadi yang paling mengetahui ttg permasalahan penduduknya)
  • Kebebasan individu
  • Stabilisasi
  • Trade off

Karakteristik barang publik

  • Non rivalry
  • Non excludability

Fungsi pemerintah

  • Alokasi :  Sebagai pengalokasi sumber daya dan komposisi barang publik
  • Distribusi : Penyesuaian dan pemerataan pendapatan untuk menjamin keadilan
  • Stablisasi : Mempertahankan tingkat kesempatan kerja dan tingkat ekonomi yang stabil

Peran pemerintah

  • Provider : Penyedia barang publik, stabilitas ekonomi makro, penyelesaian konflik
  • Partnership : Mitra swasta dalam peraturan, infrastruktur dan perlindungan dari risiko/kerugian
  • Regulator
  • Fasilitator

 

PENDAPATAN NEGARA

3 jenis pendapatan negara

  • Pajak
  • PNBP
  • Hibah

Fungsi Pajak

—  Fungsi anggaran (budgetair),

—  Fungsi mengatur (regulerend),

—  Fungsi stabilitas, dan

—  Fungsi redistribusi pendapatan.

Prinsip Pengenaan Pajak

—  Prinsip keadilan (equity),

—  Prinsip kepastian (certainty),

—  Prinsip kelayakan (convenience),

—  Prinsip ekonomi (economy),

—  Benefit approach,

—  Ability to pay approach, dan

—  Equal sacrifice.

PNBP

  • PNBP Migas,
  • PNBP Non Migas,
  • PNBP dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN dan
  • PNBP Lainnya

Keuangan Negara

Keuangan Negara

Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Tujuan

  1. Menghilangkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara
  2. Mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan
  3. Mengantisipasi standar akuntansi di lingkungan pemerintahan Indonesia sesuai dengan perkembangan standar internasional

 

Jenis-jenis pendapatan daerah

  • Pendapatan asli daerah
  • Dana perimbangan : DAU, DAK, DBH
  • Dana otonomi khusus
  • Pendapatan lain-lain

PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dll

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (Ps.10).

DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam (Ps.11).

Jumlah DAU sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto pada APBN (Ps.27).

DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus daerah (Ps.38).

Lain-lain Pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan Dana Darurat

 

 

Kebijakan Ekonomi

Pengertian Kebijakan fiskal

Kebijakan ekonomi untuk mengarahkan perekonomian ke arah lebih baik  melalui pengaturan penerimaan dan belanja negara. Instrumen = Pajak

Jenis

Anggaran Defisit { belanja > penerimaan } à Saat Ekonomi Resesi

 Anggaran Surplus  {Belanja < Penerimaan} à Saat Ekonomi Ekspansif

 Anggaran Berimbang {Belanja = Penerimaan} à Saat disiplin fiskal sedang dibutuhkan

 

Pengertian Kebijakan Moneter

Kebijakan ekonomi untuk mengarahkan perekonomian ke arah lebih baik  melalui pengaturan Jumlah Uang yang Beredar. Instrumen = Operasi pasar terbuka, discount rate, rasio cadangan wajib, himbauan moral

Jenis

Kebijakan Moneter Ekspansif à Menambah uang beredar

 Kebijakan Moneter Kontraktif à Mengurangi jumlah uang beredar

 

Kebijakan fiskal dapat mempengaruhi ekonomi melalui

  • Jumlah penerimaan & pengeluaran negara
  • Jenis sumber penerimaan negara
  • Bentuk kegiatan yang dibiayai dengan pengeluaran Negara

Jika anggaran SURPLUS, pemerintah dalam kontraksi fiskal, surplus maka dapat digunakan untuk pembayaran utang. Jika anggaran DEFISIT, maka pemerintah sedang melakukan ekspansi ekonomi

Pembiayaan defisit

  • Pinjaman dalam negeri : Perbankan, Non Perbankan (obligasi negara. privatisasi)
  • Pinjaman luar negeri : Bilateral, Multilateral, Lembaga keuangan internasional

 

Kebijakan Moneter

  • Operasi pasar terbuka -> meningkatkan likuiditas (membeli SBI), mengurangi likuiditas (menjual SBI)

 

Catatan : Maaf rangkumannya sedikit, meskipun slide-nya banyak. Slidenya kebanyakan membahas penerimaan dari pajak->bagian seminar pajak, membahas peran serta masing2 lembaga pemerintah-> bahasannya undang2 sekali, serta membahas tentang siklus anggaran->sudah dicantumin di MKP

From → Sektor Publik

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: